Pemerintah telah merancang program percepatan kepemilikan lahan secara cuma-cuma bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Inisiatif ini menyasar jutaan bidang lahan yang saat ini belum memiliki dokumen legalitas resmi.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan menyatakan bahwa estimasi total lahan masyarakat berpenghasilan rendah yang belum bersertifikat mencapai sekitar 11 juta bidang.

Penyelesaian dokumen legalitas tersebut akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2029.

Pada fase awal pelaksanaan, target penyelesaian dipatok sebanyak 3 juta bidang lahan yang dikerjakan pada rentang waktu 2026 sampai 2027.

Sebanyak 1 juta bidang ditargetkan rampung pada tahun 2026, lalu meningkat menjadi 2 juta bidang pada tahun berikutnya.

Agenda tersebut kemudian berlanjut pada tahun 2028 dengan target pengerjaan 5 juta bidang lahan.

Sisa bidang lahan yang masih belum rampung dijadwalkan untuk diselesaikan sepenuhnya pada tahun 2029 mendatang.

Untuk membiayai target awal sebanyak 3 juta bidang lahan pada 2026 hingga 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp672,9 miliar.

Dana tersebut bersumber langsung dari pos Anggaran Belanja Tambahan.

Sasaran penerima manfaat program ini dibagi ke dalam tiga kelompok utama masyarakat.

Kelompok tersebut meliputi penerima program bantuan perumahan pemerintah, penerima fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, serta warga yang membangun hunian secara swadaya.

Kriteria penerima mengacu pada ketentuan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan batas penghasilan yang disesuaikan berdasarkan wilayah masing-masing.

Kementerian ATR/BPN turut menggandeng Badan Pusat Statistik serta pemerintah daerah guna memastikan validitas data.

Integrasi data bersama Badan Pusat Statistik sejauh ini telah mengonfirmasi sebanyak 157.693 sertifikat hak atas tanah yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah.

Langkah ini sekaligus menjadi wujud dukungan terhadap program pembangunan tiga juta rumah.