Kementerian Transmigrasi bersama Komisi V DPR RI menyerahkan sebanyak 109 Sertifikat Hak Milik kepada warga di UPT Jeringo, Kabupaten Lombok Timur, NTB.

Penyerahan dokumen kepemilikan lahan ini dilakukan untuk menuntaskan permasalahan lahan yang telah dihadapi warga transmigrasi selama bertahun-tahun.

Pengembangan Lahan Produktif dan Peningkatan Infrastruktur

Direktorat Jenderal terkait mengingatkan warga agar memanfaatkan lahan bersertifikat tersebut untuk kegiatan produktif.

Lahan tersebut diberikan kepada warga transmigran yang telah menempati kawasan tersebut selama 15 tahun.

Pemerintah juga berencana menyelesaikan penerbitan sertifikat untuk lahan usaha pada tahun 2027 mendatang.

Selain pembagian sertifikat, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar khusus untuk perbaikan infrastruktur jalan di Desa Jeringo.

Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi menyebutkan bahwa program Trans Tuntas dan Trans Patriot dihadirkan untuk mendukung kesejahteraan warga.

Rombongan pejabat juga meninjau langsung proyek peningkatan jalan poros UPT Puncak Jeringo sepanjang 2,4 kilometer.

Hak kepemilikan lahan ini diberikan kepada warga transmigran yang telah menempati kawasan tersebut secara turun-temurun selama belasan tahun lamanya.

Pemerintah memastikan satu persatu persoalan kawasan transmigrasi akan diselesaikan secara bertahap melalui kolaborasi lintas lembaga.

Program Transmigrasi Patriot atau Trans Patriot turut diluncurkan dengan melibatkan sumber daya manusia unggul seperti mahasiswa pilihan hingga guru besar.

Kehadiran para akademisi dan tenaga pendidik ini diharapkan mampu mendampingi masyarakat secara langsung di lokasi transmigrasi.

Dalam kunjungan kerja tersebut, rombongan kementerian dan DPR RI juga menyempatkan diri untuk menyapa langsung warga setempat.

Peninjauan infrastruktur jalan poros sepanjang 2,4 kilometer dilakukan guna memastikan akses transportasi masyarakat semakin lancar.