Laporan SAFEnet dan Remotivi mengungkap bahwa 74 persen dari 127 kasus moderasi konten karhutla berasal dari permintaan pemerintah.

Kementerian Komdigi lantas mengajak kedua lembaga tersebut untuk mencocokkan data karena temuan tersebut memiliki catatan berbeda.

Platform X mencatat angka moderasi paling tinggi dengan 56 konten yang ditangani.

Selain itu, platform Threads menyusul lewat pembatasan geolock pada 25 konten digital.

Temuan ini menjadi sorotan publik karena menyangkut transparansi moderasi konten kebakaran hutan dan lahan.

Pihak kementerian mengaku belum mengetahui secara rinci daftar kasus yang masuk dalam perhitungan tersebut.

Komdigi menyatakan siap membuka data internal untuk memeriksa kesesuaian angka yang telah dipublikasikan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menilai temuan itu sebagai bentuk kontrol publik.

Ia menyatakan kesiapan instansinya untuk melakukan pencocokan data berdasarkan aduan yang disampaikan.

Mediodecci menjelaskan bahwa seluruh catatan di dalam sistem Komdigi terekam secara otomatis.

Verifikasi ulang diperlukan guna memastikan kebenaran data yang dipaparkan oleh organisasi masyarakat sipil tersebut.

Komdigi memandang angka 74 persen harus dibaca secara utuh beserta rincian kasusnya.

Dari total 127 kasus, sebanyak 94 konten belum diketahui identitasnya oleh pihak kementerian.

Hasil pengecekan periode menunjukkan angka tersebut belum menemui kecocokan yang pasti.

Bahkan, jumlah moderasi yang tercatat di sistem internal Komdigi berpotensi jauh lebih besar.

Perbedaan catatan ini hanya dapat dipastikan melalui pertemuan dan dialog langsung antar kedua belah pihak.