Kementerian Komunikasi dan Digital menyiapkan denda administratif hingga 6 persen dari pendapatan global bagi platform digital skala besar.

Sanksi tersebut menyasar pihak yang melanggar kewajiban perlindungan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan formulasi denda administratif itu telah diserahkan kepada Kementerian Keuangan.

Pembahasan tersebut dilakukan sebelum aturan Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan bersama kementerian terkait.

Sementara itu, denda bagi Penyelenggara Sistem Elektronik privat dalam negeri akan disesuaikan langsung dengan skala usaha.

Usaha mikro dapat dikenai denda maksimal Rp1 miliar, usaha kecil maksimal Rp5 miliar, dan usaha menengah maksimal Rp10 miliar.

Penentuan skala usaha tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Formulasi denda itu telah melalui proses konsultasi publik dan disampaikan secara resmi kepada delapan platform digital.

Delapan platform tersebut sejak awal ditetapkan memiliki profil risiko tinggi dalam hal perlindungan anak di ruang digital.

Daftar platform berisiko tinggi mencakup YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.

Komdigi sebelumnya telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PP Tunas setelah enam bulan masa implementasi.

Pemerintah menemukan tingkat kepatuhan serta komitmen platform dalam melindungi anak di ruang digital belum seragam.

Bentuk sanksi atas ketidakpatuhan terhadap PP Tunas berupa teguran tertulis, peringatan, denda administratif, hingga pemutusan akses.

Pemutusan akses dapat diterapkan pada fitur tertentu maupun secara keseluruhan terhadap akses platform digital.

Meutya menegaskan bahwa pemerintah tidak menargetkan pengenaan sanksi dalam penerapan aturan tersebut.

Instrumen penegakan tetap disiapkan apabila platform tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam PP Tunas.