DPR Sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Ini Isinya
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang pada Selasa (21/7).
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan seluruh anggota dewan sebelum mengetok palu pengesahan.
"Apakah RUU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju?"
tanya Puan dalam rapat paripurna.
Pertanyaan itu dijawab serempak oleh anggota dewan dengan kata "setuju" sebelum Puan menyatakan RUU PFII resmi disahkan.
Poin-Poin Utama UU PFII
Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek penyelenggaraan PFII, mulai dari ketentuan umum, pembentukan dan kelembagaan, kegiatan usaha sektor keuangan dan penunjang, pembentukan lembaga arbitrase dan pengadilan khusus, hingga dukungan pemerintah pusat dan daerah.
Bab 1 mengatur ketentuan umum, termasuk definisi dan asas penyelenggaraan PFII.
Bab 2 mengatur pembentukan, kedudukan, dan tujuan penyelenggaraan PFII.
Bab 3 mengatur kegiatan usaha di PFII, baik sektor keuangan, penunjang sektor keuangan, maupun sektor lainnya.
Bab 4 mengatur kelembagaan yang terdiri dari enam bagian, meliputi pendelegasian kewenangan dari presiden ke gubernur PFII, dewan PFII, LP PFII, LPJK PFII, akuntabilitas, dan pengaturan lebih lanjut dalam perpres.
Bab 5 mengatur lembaga arbitrase PFII sebagai alternatif penyelesaian sengketa.
Bab 6 mengatur pengadilan PFII sebagai pengadilan khusus, termasuk kewenangan, susunan, hukum acara, dan anggaran yang bersumber dari LP PFII.
Bab 7 mengatur dukungan pemerintah pusat dan daerah bagi penyelenggaraan PFII.
Bab 8 mengatur fasilitas perpajakan dan fasilitas khusus lain, terdiri dari sembilan bagian yang mencakup pajak penghasilan, PPN/PPnBM, kepabeanan, perlakuan perpajakan atas warisan, pendanaan modal awal, hak dan kewajiban pelaporan, sanksi, dan fasilitas khusus lainnya.
Bab 9 mengatur kekhususan PFII terkait bahasa hukum, perizinan, penggunaan valas, dan transaksi keuangan.
Bab 10 merupakan ketentuan penutup yang mengatur pengecualian peraturan perundang-undangan, amanat pembentukan peraturan pelaksanaan, keberlakuan UU PFII, dan penempatannya dalam lembaran negara RI.
Update Terbaru
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global Layar 3000 Nits
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB






