Kuasa Hukum Ungkap Alasan Ketum Kesthuri Kembali Gugat KPK
Tim kuasa hukum Ketua Umum Kesthuri, Asrul Azis Taba, kembali melayangkan gugatan praperadilan terhadap KPK. Kali ini, gugatan diajukan terkait upaya paksa penggeledahan yang dilakukan lembaga antirasuah.
Rhama Rizki Vianto, salah satu kuasa hukum Asrul, menjelaskan bahwa praperadilan merupakan upaya hukum yang sah.
Pihaknya ingin menguji apakah penggeledahan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
"Dalam permohonan kami, terdapat beberapa aspek prosedural yang menurut kami perlu memperoleh penilaian dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," ujar Rhama saat dihubungi, Minggu (19/7).
Melalui praperadilan ini, pihaknya ingin memastikan kesesuaian penggeledahan KPK dengan KUHAP. Rhama menegaskan akan menyerahkan kasus tersebut kepada majelis hakim PN Jakarta Selatan.
Meski begitu, Rhama memastikan pihaknya tetap menghormati KPK sebagai lembaga penegak hukum.
Ia berharap proses praperadilan dapat memberikan kepastian hukum dan menjadi bagian dari prinsip due process of law.
"Oleh karena itu, kami memilih menyerahkan penilaiannya kepada hakim praperadilan sebagai pihak yang independen dan objektif," katanya.
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Asrul mendaftarkan permohonan praperadilan pada Jumat, 17 Juli 2026.
Pendaftaran dilakukan tiga hari setelah KPK mengumumkan rampungnya penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan.
Permohonan tersebut teregistrasi dengan nomor perkara 121/Pid. Pra/2026/PN JKT.
Sel.
Sebelumnya, pada Senin, 6 Juli 2026, hakim tunggal PN Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, menolak permohonan praperadilan Asrul yang mempersoalkan penetapan tersangka.
Hakim menilai KPK telah menjalankan prosedur formil hukum acara pidana.
Dalam kasus ini, KPK menerapkan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 603 atau Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf (c) UU KUHP.
Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan kerugian keuangan negara.
Berdasarkan perhitungan tim auditor BPK, kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 diduga merugikan negara sebesar Rp622 miliar.
Update Terbaru
Penemuan Harta Karun Emas Kuno di Jalur Perjalanan Haji Arab Saudi
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Indonesia Amankan Tiket Piala Asia U-17 2027 Usai Bungkam Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Sukses Besar, GTA 6 Sabet Delapan Nominasi Sekaligus di TGA 2026
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Dampak Kebijakan 70 Persen Manfaat Tambang Terhadap Saham Emiten
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Cetak Bukti Bayar Pajak STNK Online Pakai HVS A4 di Rumah
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Saham DGWG Segera Tebar Dividen Interim Setara 71,7 Persen Laba
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Tantangan Berat Bank Indonesia Menentukan Arah Suku Bunga Acuan
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Rekomendasi HP Samsung Tiga Kamera Belakang, Mulai Rp2 Jutaan
Rabu / 18-11-2026, 10:11 WIB
Fasilitas LNG Woodfibre di Kanada Terima Suntikan Dana US$ 140 Juta
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB






