Kejanggalan di Kasus Ijazah Jokowi: Tantangan Kubu Roy Suryo Tak Dijawab oleh Hakim Praperadilan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menjadi sorotan setelah menolak permohonan praperadilan kedua yang diajukan oleh Roy Suryo dalam kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Selain putusannya, hakim juga disoroti karena dinilai tidak menjawab substansi utama yang dipersoalkan dalam permohonan tersebut.
Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, mengatakan pihaknya sejak awal tidak mempermasalahkan aspek administratif maupun waktu pengajuan praperadilan.
Fokus permohonan justru diarahkan untuk menguji apakah penyidik kepolisian telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti ketika menetapkan status tersangka kepada Roy Suryo.
"Yang kami tantang sebenarnya adalah apakah penyidik memiliki minimal dua alat bukti untuk menersangkakan Mas Roy. Sayangnya hakim tunggal praperadilan tidak menjawab itu.
Mereka menjawab timing katanya sudah tidak relevan lagi," tegas Refly, dikutip Selasa (21/7/2026).
Menurut Refly, permohonan praperadilan diajukan untuk menguji legalitas penetapan tersangka Roy Suryo berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Ia menilai hakim justru lebih banyak membahas persoalan waktu pengajuan permohonan karena perkara pokok telah dilimpahkan ke pengadilan.
"Kalau kami merasa relevansi itu bukan jawaban hukum. Karena relevan itu lebih pada timing-nya," ujarnya.
Meski demikian, ahli hukum tersebut menegaskan pihaknya tetap menghormati putusan pengadilan sebagai bagian dari mekanisme hukum yang berlaku.
"Sebagai insan yang taat hukum tentu kita menghormati putusan tersebut. Walaupun tentu kita memiliki pendapat yang berbeda.
Tapi tetap saja ini adalah putusan yang memang first, final, and binding, yang kita harus hargai," kata Refly Harun usai sidang di PN Jakarta Selatan, Senin (20/7/2026).
Sebelumnya, Hakim Tunggal I Ketut Darpawan menolak seluruh permohonan praperadilan Roy Suryo.
Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan permohonan tersebut sudah tidak relevan karena perkara pokok telah masuk ke tahap persidangan, bahkan dinilai sebagai upaya menunda proses pemeriksaan perkara.
Dengan putusan tersebut, status tersangka mantan menteri itu tetap dinyatakan sah dan proses persidangan perkara pokok akan terus berlanjut sesuai agenda pengadilan.
Update Terbaru
Alasan Tia Mariatul Kibtiah Batasi Kolom Komentar Terungkap, Akui Banyak yang Lakukan Doxing
Rabu / 18-11-2026, 12:31 WIB
Kabar Baik buat Pelajar Indonesia, Hakim AS Anulir Pembatasan Visa Pelajar
Rabu / 18-11-2026, 12:30 WIB
Klarifikasi Mensos Terkait Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat dan Hutan Kota UI
Rabu / 18-11-2026, 12:28 WIB
Komitmen Zero Waste, MIND ID Manfaatkan 6,8 Juta Ton Sisa Produksi
Rabu / 18-11-2026, 12:28 WIB
Duel Spesifikasi Samsung Galaxy S26 Ultra dan iPhone 18 Pro Max
Rabu / 18-11-2026, 12:28 WIB
Produk Parfum Dijual di SPBU, David Beckham Tuntut Perusahaan Coty Rp748 Miliar
Rabu / 18-11-2026, 12:28 WIB
Oknum Guru SMPN Surabaya Dinonaktifkan Usai Pemeriksaan Haid Siswi, Alasannya Melatih Kejujuran
Rabu / 18-11-2026, 12:25 WIB
KY Siap Pindah ke IKN, Gedung Yudikatif Ditarget Rampung Akhir 2027
Rabu / 18-11-2026, 12:23 WIB
Ciri-Ciri Anak Terjerat Judol yang Perlu Diketahui Orang Tua
Rabu / 18-11-2026, 12:21 WIB
Pengiriman Ponsel Pintar di India Anjlok 23,3 Persen pada Kuartal Ketiga 2026
Rabu / 18-11-2026, 12:21 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm, Smart Band 11, dan Earbuds Clip Rilis Global
Rabu / 18-11-2026, 12:21 WIB
BSNL Rilis Paket Prabayar Khusus Telepon dan SMS Tanpa Kuota Data
Rabu / 18-11-2026, 12:21 WIB
Sosok Ferguso Bikin Penasaran, Salaman sampai Bungkuk dan Utasnya Nyaris Kena Takedown
Rabu / 18-11-2026, 12:20 WIB






