Pihak terdakwa kasus dugaan tudingan ijazah palsu, Roy Suryo, secara resmi mengirimkan surat kepada majelis hakim.

Mereka meminta agar dilakukan pemeriksaan serta pengujian ulang terhadap dokumen fisik ijazah milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, dalam persidangan lanjutan.

Sidang lanjutan perkara tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Rabu.

Dalam permohonannya, kubu terdakwa meminta pemeriksaan ulang menggunakan tiga dokumen pembanding ijazah UGM.

Tiga dokumen pembanding tersebut merupakan ijazah yang telah terbit pada bulan November tahun 1985.

Refly Harun menjelaskan bahwa surat permohonan tersebut juga ditembuskan ke sejumlah pihak berwenang.

Beberapa pihak yang menerima tembusan surat meliputi Presiden Republik Indonesia serta Ketua Mahkamah Agung.

Tembusan surat itu turut dikirimkan kepada Ketua Komisi Yudisial, Ketua Ombudsman, dan pimpinan Komisi III DPR.

Selain itu, surat juga disampaikan kepada Jaksa Agung dan sejumlah pejabat tinggi lembaga peradilan lainnya.

Majelis hakim akhirnya menerima dokumen surat permohonan tersebut tanpa langsung memberikan tanggapan atau respons.

Hakim hanya menyampaikan bahwa persidangan terkait perkara tudingan ijazah palsu ini akan dilanjutkan pada pekan depan.

Dalam perkara hukum ini, Roy Suryo didakwa melakukan pencemaran nama baik terkait informasi elektronik.

Jaksa penuntut umum mendakwa Roy dengan sangkaan melanggar ketentuan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain itu, Roy juga dijerat dengan dakwaan subsidair terkait pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.