Penceramah Miftah Maulana Habiburohman membantah kesaksian yang menyebut dirinya menerima aliran dana Rp100 juta terkait kasus korupsi proyek jalur kereta api (KA).

Bantahan itu disampaikan setelah namanya muncul dalam sidang kasus korupsi dengan terdakwa Bupati Pati sekaligus mantan anggota DPR, Sudewo.

>>> Menkomdigi Apresiasi TVRI Jadi Official Broadcaster Piala Dunia 2026

Melalui kanal YouTube pribadinya pada Selasa (21/7), Miftah mengaku terkejut saat mengetahui namanya disebut dalam persidangan tersebut.

Ia menegaskan tidak mengenal Dheky Martin, mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek jalur ganda KA Solo-Semarang yang menyebutkan adanya aliran dana tersebut.

"Saya kaget nama saya disebut di sidang korupsi Bupati Sudewo. Dituduh menerima aliran dana terpidana korupsi Rp100 juta.

Pada tahun 2022 itu, saya tidak kenal dengan yang bersangkutan. Kalaupun saya dikasih Rp100 juta, kapasitas saya sebagai apa?

Saya ini cuma pendakwah biasa," ujar Miftah.

Meski merasa tidak mengenal Dheky dan tidak pernah berkomunikasi dengannya, Miftah menyatakan kesiapannya untuk mengembalikan uang tersebut jika memang terbukti pernah ada pemberian.

Ia beralasan, bisa saja ia lupa jika Dheky pernah mengundangnya mengaji, menjadikannya narasumber, atau berkunjung ke pondok pesantrennya lalu memberikan uang tersebut.

>>> Raja Felipe VI Pidato Emosional Usai Spanyol Juara Piala Dunia 2026

"Kalau seandainya saya lupa akan hal itu, hari ini juga uang Rp100 juta itu akan langsung saya kembalikan," tegasnya.

Sebelumnya, nama Miftah mencuat dalam sidang dugaan korupsi proyek rel KA di Pengadilan Negeri Semarang pada Senin (13/7).

Dalam sidang itu, Jaksa KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik Dheky Martin yang menyebutkan bahwa Miftah menerima dana Rp100 juta.

Dheky, yang berstatus terpidana dalam kasus ini, tidak membantah keterangan dalam BAP tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa keterangan tersebut merupakan fakta persidangan yang penting untuk dianalisis lebih lanjut.

Menurutnya hal tersebut menunjukkan indikasi bahwa aliran dana korupsi proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) tidak hanya dinikmati oleh pelaku utama.

>>> 30 Tim Siap Bertanding di Hybrid Race Wellnest Festival Vol.2

KPK juga tidak menutup kemungkinan untuk memanggil Miftah sebagai saksi jika memang keterangannya dibutuhkan dalam proses pembuktian oleh hakim dan penyidik ke depannya.