Yusril: KPK Belum Perlu Ambil Alih Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum perlu mengambil alih penanganan kasus mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Menurut Yusril, meskipun KPK memiliki kewenangan untuk mengambil alih perkara tertentu, penyidikan terhadap Febrie saat ini masih layak ditangani Kejaksaan Agung selama prosesnya berjalan sesuai aturan.
"KPK juga sementara ini belum perlu mengambil alih penyidikan ini," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/7/2026).
Ia menjelaskan, kewenangan KPK untuk mengambil alih perkara diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Namun, mekanisme tersebut digunakan dalam kondisi tertentu.
Yusril menilai, apabila proses penyidikan masih berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai koridor hukum, maka Kejaksaan Agung sebaiknya diberi kesempatan menuntaskan perkara tersebut.
"Meskipun diberikan kewenangan seperti itu, tapi kalau penanganan itu on the track, betul-betul profesional dan transparan. Saya kira beri kesempatan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan," ucap dia.
Ia menambahkan, berdasarkan undang-undang, KPK dapat mengambil alih perkara jika penyidikannya berlarut-larut, melibatkan aparat penegak hukum, menarik perhatian masyarakat luas, atau memiliki nilai perkara di atas Rp1 miliar.
Yusril mengajak masyarakat untuk mengawal proses hukum yang berjalan sembari memberikan ruang kepada Kejaksaan Agung menyelesaikan penyidikannya.
"Saya sudah mengatakan karena sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung, baik kita amati sama-sama, diawasi sama-sama oleh seluruh elemen masyarakat," ujarnya.
Febrie Adriansyah telah berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi. Pada Jumat (17/7), ia menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung sebagai tersangka.
Status tersangka tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Asabri.
Selain itu, Kejaksaan Agung telah menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (Sprindik) baru terkait dugaan korupsi dan TPPU, masing-masing perkara PT Krakatau Steel, pengadaan batu bara untuk PLTU yang mengakibatkan blackout, serta kasus Asabri.
Update Terbaru
YAAMPUN! Terikat Janji Gagal jadi Runner Up, Inilah Acara TV dengan Rating Terbaik Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:52 WIB
Penguatan Sektor Asuransi Dijalankan OJK Lewat Lima Pilar Strategis
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Persiapan Pindah Karier ke Bidang HR Tanpa Latar Psikologi
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Nilai Tukar Rupiah Rebound Mengakhiri Perdagangan di Rp18.256
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Lonjakan Harga Minyak Dunia Dipicu Ketegangan AS dan Iran
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Pasar Saham Wall Street Melemah Diikuti Koreksi Sektor Teknologi
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Nvidia Hadapi Penyelidikan SEC Akibat Dugaan Penyesatan Informasi Investor
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Faktor Suku Bunga BI Bikin Laju IHSG Cenderung Terbatas Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Bedak Padat yang Bagus Merek Apa? Kenali Deretan Produk Lokal Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Komparasi Asics Metaspeed Sky Tokyo vs Paris, Sepatu Karbon Andalan Pelari
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Pilih Mana: Kahf atau Garnier Men untuk Kulit Wajah Berminyak
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Casio Mudman GDG-B100 Resmi Meluncur di AS Bawa Fitur Bluetooth
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Nonton Drakor What a Boss Wants Episode 3-4 Sub Indo di TVN bukan LK21: Lee Eun Chae di Medan Perang Kantor
Rabu / 18-11-2026, 05:33 WIB






