KPK Beberkan Solusi Agar Kepala Daerah Tak Lagi Korupsi
Sebelumnya Budi menyebut banyaknya kepala daerah yang terjaring OTT menjadi gambaran bahwa persoalan dan risiko terjadinya korupsi di pemerintah daerah masih kompleks.
Korupsi tidak lahir karena satu faktor tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan integritas individu maupun kelemahan sistem.
Dalam beberapa kasus, KPK menemukan keterkaitan antara dukungan pendanaan politik dengan upaya memperoleh keuntungan setelah kandidat terpilih.
Temuan tersebut sejalan dengan hasil kajian pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemilu yang dilakukan Direktorat Monitoring KPK.
Kajian itu menunjukkan biaya kampanye dan biaya politik yang mahal merupakan salah satu persoalan mendasar.
Kondisi ini menjadi faktor risiko yang dapat mendorong praktik korupsi, baik sebelum maupun setelah seseorang terpilih menjadi pejabat publik.
Tingginya biaya kampanye menciptakan tekanan ekonomi-politik bagi peserta pemilu.
Ketika kandidat harus mengeluarkan dana yang besar, muncul kecenderungan untuk mencari sumber pendanaan yang tidak transparan dan berisiko berasal dari praktik koruptif.
"Temuan KPK menunjukkan bahwa besarnya biaya pemenangan pemilu mendorong kandidat melakukan tindakan koruptif baik sebelum maupun setelah menjabat," kata Budi.
Kajian itu juga mengungkap bahwa sistem kampanye saat ini membuka ruang pemborosan biaya politik.
Pelaksanaan kampanye masih mengandalkan pemasangan alat peraga dalam jumlah besar, rapat umum, mobilisasi massa, hingga berbagai bentuk kampanye berbiaya tinggi.
Selain itu, kajian KPK menyoroti penggunaan uang kartal dalam jumlah besar yang rentan digunakan untuk praktik politik uang.
Penggunaan uang tunai yang sulit ditelusuri membuka ruang bagi masuknya dana hasil tindak pidana ke dalam proses politik.
Dari perspektif pencegahan korupsi, KPK melihat bahwa tingginya investasi politik selama masa kampanye berpotensi menimbulkan dorongan untuk mengembalikan biaya setelah kandidat menduduki jabatan publik.
Risiko tersebut dapat muncul dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, pengaturan proyek, jual beli jabatan, maupun praktik koruptif lainnya.
Update Terbaru
Pasar Saham Wall Street Melemah Diikuti Koreksi Sektor Teknologi
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Nvidia Hadapi Penyelidikan SEC Akibat Dugaan Penyesatan Informasi Investor
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Faktor Suku Bunga BI Bikin Laju IHSG Cenderung Terbatas Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Bedak Padat yang Bagus Merek Apa? Kenali Deretan Produk Lokal Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Komparasi Asics Metaspeed Sky Tokyo vs Paris, Sepatu Karbon Andalan Pelari
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Pilih Mana: Kahf atau Garnier Men untuk Kulit Wajah Berminyak
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Casio Mudman GDG-B100 Resmi Meluncur di AS Bawa Fitur Bluetooth
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Nonton Drakor What a Boss Wants Episode 3-4 Sub Indo di TVN bukan LK21: Lee Eun Chae di Medan Perang Kantor
Rabu / 18-11-2026, 05:33 WIB
Ramalan Zodiak 18 November: Cancer Jaga Sikap, Leo Jemput Peluang Emas
Rabu / 18-11-2026, 05:21 WIB
Sinopsis Line of Duty di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:18 WIB






