Sebelumnya Budi menyebut banyaknya kepala daerah yang terjaring OTT menjadi gambaran bahwa persoalan dan risiko terjadinya korupsi di pemerintah daerah masih kompleks.

Korupsi tidak lahir karena satu faktor tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan integritas individu maupun kelemahan sistem.

>>> Jadwal Program ANTV Senin, 20 Juli 2026 Ada Mega Bollywood, Antara Cinta dan Dusta, Jaane Anjaane, Doriyaann, Series Thanak, Sayali, Vasudha, Teri Meri plus Link

Dalam beberapa kasus, KPK menemukan keterkaitan antara dukungan pendanaan politik dengan upaya memperoleh keuntungan setelah kandidat terpilih.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil kajian pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemilu yang dilakukan Direktorat Monitoring KPK.

Kajian itu menunjukkan biaya kampanye dan biaya politik yang mahal merupakan salah satu persoalan mendasar.

Kondisi ini menjadi faktor risiko yang dapat mendorong praktik korupsi, baik sebelum maupun setelah seseorang terpilih menjadi pejabat publik.

Tingginya biaya kampanye menciptakan tekanan ekonomi-politik bagi peserta pemilu.

Ketika kandidat harus mengeluarkan dana yang besar, muncul kecenderungan untuk mencari sumber pendanaan yang tidak transparan dan berisiko berasal dari praktik koruptif.

"Temuan KPK menunjukkan bahwa besarnya biaya pemenangan pemilu mendorong kandidat melakukan tindakan koruptif baik sebelum maupun setelah menjabat," kata Budi.

Kajian itu juga mengungkap bahwa sistem kampanye saat ini membuka ruang pemborosan biaya politik.

Pelaksanaan kampanye masih mengandalkan pemasangan alat peraga dalam jumlah besar, rapat umum, mobilisasi massa, hingga berbagai bentuk kampanye berbiaya tinggi.

Selain itu, kajian KPK menyoroti penggunaan uang kartal dalam jumlah besar yang rentan digunakan untuk praktik politik uang.

Penggunaan uang tunai yang sulit ditelusuri membuka ruang bagi masuknya dana hasil tindak pidana ke dalam proses politik.

Dari perspektif pencegahan korupsi, KPK melihat bahwa tingginya investasi politik selama masa kampanye berpotensi menimbulkan dorongan untuk mengembalikan biaya setelah kandidat menduduki jabatan publik.

>>> 3 Pesan Murka Mojtaba Khamenei soal Serangan Baru AS ke Iran

Risiko tersebut dapat muncul dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, pengaturan proyek, jual beli jabatan, maupun praktik koruptif lainnya.