Koalisi Konservatif Desak Investigasi Senat terhadap Hakim Agung Kagan
Koalisi organisasi hukum konservatif mengirimkan surat kepada pimpinan Komite Kehakiman Senat pada Senin, 13 Juli 2026.
Mereka mendesak penyelidikan terhadap Hakim Agung Elena Kagan atas dugaan pelanggaran aturan etika federal.
Kelompok tersebut menuduh Kagan tidak menjaga ketidakberpihakan dalam kasus Suncor Energy v. Boulder County.
Kasus ini menentukan apakah pemerintah daerah Colorado dapat menggunakan hukum negara bagian untuk menuntut perusahaan minyak dan gas atas perubahan iklim.
Kontroversi bermula dari Kagan yang menulis kata pengantar untuk Reference Manual on Scientific Evidence.
Manual tersebut sebelumnya memuat bab sains iklim yang dikritik sebagai bias oleh pejabat Republik sebelum dihapus oleh Federal Judicial Center.
Dalam kata pengantar, Kagan mencatat bahwa hakim akan semakin sering menghadapi gugatan terkait sains iklim.
Ia merekomendasikan manual sebagai sumber untuk mengevaluasi bukti tersebut, yang menurut lawan menunjukkan ia telah mendukung teori hukum penggugat.
"Konflik kepentingan Hakim Kagan dalam litigasi iklim mencegahnya menjadi 'penengah netral' sebagaimana disyaratkan sumpahnya," kata Carrie Severino, Presiden Judicial Crisis Network.
Severino menambahkan bahwa dengan menulis kata pengantar, Kagan mengadopsi ide partisan yang mendorong perang hukum iklim lokal.
Koalisi menyebut Kagan memiliki sejarah inkonsistensi dalam pengunduran diri. Mereka menunjuk partisipasinya di NFIB v.
Sebelius meskipun menjabat sebagai solicitor general saat Undang-Undang Perawatan Terjangkau dipertahankan.
Surat tersebut meminta komite mengadakan dengar pendapat untuk menentukan apakah Kagan mematuhi hukum etika federal.
Mereka menyamakan dengan investigasi etika komite terhadap Hakim Clarence Thomas dan Samuel Alito pada 2023 dan 2024 di bawah kendali Demokrat.
Kantor Informasi Publik Mahkamah Agung belum menanggapi permintaan komentar.
Surat itu tiba menjelang jadwal Kagan untuk bersaksi di hadapan Komite Alokasi DPR pada Selasa tentang anggaran fiskal 2027 pengadilan.
Update Terbaru
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan Cek NIK KTP Penyaluran Bantuan Beras Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB






