Koalisi organisasi hukum konservatif mengirimkan surat kepada pimpinan Komite Kehakiman Senat pada Senin, 13 Juli 2026.

Mereka mendesak penyelidikan terhadap Hakim Agung Elena Kagan atas dugaan pelanggaran aturan etika federal.

>>> Butuh Waktu Hingga Tiga Tahun untuk Kuasai Gerakan Split, Peringatan Ahli

Kelompok tersebut menuduh Kagan tidak menjaga ketidakberpihakan dalam kasus Suncor Energy v. Boulder County.

Kasus ini menentukan apakah pemerintah daerah Colorado dapat menggunakan hukum negara bagian untuk menuntut perusahaan minyak dan gas atas perubahan iklim.

Kontroversi bermula dari Kagan yang menulis kata pengantar untuk Reference Manual on Scientific Evidence.

Manual tersebut sebelumnya memuat bab sains iklim yang dikritik sebagai bias oleh pejabat Republik sebelum dihapus oleh Federal Judicial Center.

Dalam kata pengantar, Kagan mencatat bahwa hakim akan semakin sering menghadapi gugatan terkait sains iklim.

Ia merekomendasikan manual sebagai sumber untuk mengevaluasi bukti tersebut, yang menurut lawan menunjukkan ia telah mendukung teori hukum penggugat.

"Konflik kepentingan Hakim Kagan dalam litigasi iklim mencegahnya menjadi 'penengah netral' sebagaimana disyaratkan sumpahnya," kata Carrie Severino, Presiden Judicial Crisis Network.

>>> 12 Negara Bagian AS Gugat Blokir Merger Paramount Skydance

Severino menambahkan bahwa dengan menulis kata pengantar, Kagan mengadopsi ide partisan yang mendorong perang hukum iklim lokal.

Koalisi menyebut Kagan memiliki sejarah inkonsistensi dalam pengunduran diri. Mereka menunjuk partisipasinya di NFIB v.

Sebelius meskipun menjabat sebagai solicitor general saat Undang-Undang Perawatan Terjangkau dipertahankan.

Surat tersebut meminta komite mengadakan dengar pendapat untuk menentukan apakah Kagan mematuhi hukum etika federal.

Mereka menyamakan dengan investigasi etika komite terhadap Hakim Clarence Thomas dan Samuel Alito pada 2023 dan 2024 di bawah kendali Demokrat.

Kantor Informasi Publik Mahkamah Agung belum menanggapi permintaan komentar.

>>> Penyaluran KUR Capai Rp159,8 Triliun, 1,1 Juta Debitur Baru Tercatat

Surat itu tiba menjelang jadwal Kagan untuk bersaksi di hadapan Komite Alokasi DPR pada Selasa tentang anggaran fiskal 2027 pengadilan.