Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah telah menangani persoalan akses di kawasan Jembatan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

Tito meninjau langsung lokasi tersebut menyusul beredarnya informasi bahwa masyarakat membangun jembatan secara mandiri karena dinilai kurang mendapat perhatian pemerintah.

>>> Mitchell Baker Bangga Resmi Jadi WNI, Siap Bela Timnas Indonesia

Dalam peninjauan tersebut, Tito yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera berdialog langsung dengan masyarakat.

Setelah berdialog dan meninjau lokasi, ia mendapati bahwa jembatan tersebut merupakan jembatan lama yang tidak hancur saat diterjang banjir bandang.

Namun, kerusakan terjadi pada tanah penyangga yang ambles sehingga membuat struktur jembatan menjadi miring dan berisiko digunakan.

Menurut Tito, Balai Pekerjaan Umum (PU) setempat sebenarnya telah lebih dahulu hadir dan melakukan penanganan.

Perbedaan pandangan muncul karena masyarakat ingin tetap menggunakan jalur tersebut, sedangkan pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Kementerian PU menilai kondisi tanah masih labil dan berpotensi membahayakan pengguna.

"Karena dia melihat bahwa jembatan ini rawan, miring sekali, dan longsor tanahnya di satu sisi itu banyak sekali longsornya," ujarnya saat menerima bantuan lima unit mobil ambulans dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (13/7).

Balai Kementerian PU tersebut meminta masyarakat menggunakan jalan alternatif. Namun, masyarakat menganggap bahwa jalan alternatif tersebut membuat mereka harus memutar jauh, ditambah kondisi jalan yang berlubang.

Karena itu, masyarakat tetap ingin menggunakan jembatan lama tersebut dan membuat akses sementara pada bagian yang ambles agar dapat dilalui kendaraan.

>>> Kejagung Tegaskan Kasus Febrie Bukan Pelimpahan, Melainkan Pengalihan Penanganan