Bahkan, sejumlah lini produksi di beberapa wilayah dilaporkan beroperasi di bawah 50 persen kapasitas.

>>> Ramalan Zodiak Cinta 12 Juli: Pisces Kurang Harmonis, Taurus Jaga Ucapan

Kondisi itu mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk menghentikan sebagian lini produksi dan melakukan pengurangan tenaga kerja.

Selain memicu gangguan pasokan, INDEF menilai strategi pemerintah menahan kuota produksi belum berhasil menopang harga nikel dunia sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

"Persoalannya, pemerintah ingin mencapai dua tujuan yang menurut saya sulit tercapai.

Kuota ditahan untuk mengangkat harga, tetapi pada saat yang sama pasokan bijih harus ditambah supaya smelter tetap jalan.

Dua hal ini tidak bisa dicapai sekaligus lewat pengaturan kuota. Buktinya, tujuan harga itu sendiri sudah meleset," papar Andry.

Data menunjukkan harga nikel dunia sempat naik ke kisaran US$19.600 hingga US$20.000 per ton pada Mei lalu.

Namun, memasuki awal Juli, harga turun ke level US$16.300 per ton, titik terendah dalam enam bulan terakhir, setelah pelaku pasar mengantisipasi relaksasi kuota dari Indonesia.

Meski demikian, Andry menegaskan pemulihan industri pengolahan nikel tidak bisa bergantung pada pelonggaran kuota semata. Struktur biaya operasional juga perlu dibenahi.

"Tidak semua PHK disebabkan oleh kuota.

Sebagian penghentian produksi dipicu lonjakan biaya, terutama bahan baku seperti sulfur, dan itu sama sekali tidak tersentuh oleh penambahan kuota.

>>> Countdown Tayang Besok! Intip Sinopsis 'Dream to You', Reuni Manis Hwang In Youp dan Hyeri dari Penulis 'Goblin'

Nah, karena penyebabnya banyak dan tidak hanya masalah kuota saja untuk sekarang," pungkasnya.