Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperkirakan industri pengolahan nikel akan mengalami defisit pasokan bijih sebesar 60 juta hingga 100 juta ton pada tahun ini.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho, menyatakan kebutuhan umpan smelter tahun ini mencapai 340 juta hingga 360 juta ton.

>>> Wamen Komdigi: Humas Harus Jadi Penjernih Informasi di Era AI

Sementara pagu produksi yang disetujui pemerintah masih di bawah angka tersebut.

"Kondisi ini memicu kekurangan pasokan bahan baku smelter yang diperkirakan mencapai 60 hingga 100 juta ton, tergantung pada asumsi tingkat utilisasi pabrik," kata Andry kepada Warta Ekonomi, Minggu (12/7/2026).

Menurut Andry, kelangkaan pasokan domestik berakar dari laju pembangunan smelter yang tidak sebanding dengan kapasitas produksi di sektor hulu.

Ia menilai pemerintah perlu mengintegrasikan perencanaan pembangunan fasilitas pengolahan dengan kapasitas produksi hulu agar masalah tidak berulang.

Selama izin pembangunan smelter baru dan penetapan kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) masih dilakukan terpisah tanpa perhitungan terintegrasi, kekurangan pasokan diprediksi akan terus terjadi.

Utilisasi Smelter Menurun

Andry menilai relaksasi kuota produksi merupakan respons atas pengetatan kuota sebelumnya yang terlalu dalam. Namun, efektivitas kebijakan tersebut bergantung pada kecepatan realisasi tambahan pasokan bijih ke smelter.

"Arah kebijakannya bisa saya pahami, tetapi dalam bentuknya sekarang belum bisa kami sebut tepat untuk hilirisasi.

Ini lebih tepat dibaca sebagai koreksi atas pengetatan kuota yang sebelumnya terlalu dalam," jelas Andry.

Tekanan pasokan mulai tercermin dari penurunan tingkat utilisasi smelter. Jika tahun lalu utilisasi sempat mencapai 90 persen, kini turun menjadi sekitar 70 hingga 75 persen.