IMEF Dukung Relaksasi Produksi Nikel untuk Jaga Hilirisasi dan Lapangan Kerja
Institute for Mining and Energy Studies (IMEF) mendukung kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang merelaksasi kuota produksi nikel pada 2026.
Langkah ini dinilai dapat menjaga pasokan bahan baku bagi industri pengolahan di dalam negeri dan menekan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor hilirisasi.
Direktur Eksekutif IMEF, Singgih Widagdo, mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan arah hilirisasi mineral yang mewajibkan bijih nikel diolah di dalam negeri.
Menurutnya, kebutuhan bahan baku smelter harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam menetapkan produksi.
"Rileksasi produksi nikel, jelas akan dapat mengurangi potensi pengurangan tenaga kerja, namun juga harus memperhitungkan volume atau batasan optimal kebutuhan smelter," ujar Singgih kepada Warta Ekonomi, Minggu (12/7/2026).
Perlunya Pengaturan Produksi yang Terukur
Meski mendukung relaksasi, Singgih mengingatkan agar pengaturan produksi tambang dilakukan secara lebih terukur.
Perubahan target produksi yang terlalu besar dari tahun ke tahun dapat mengganggu efisiensi operasional perusahaan tambang maupun kontraktor pertambangan.
"Kalau saya jelas mining plan and produksi tidak boleh fluktuasinya terlalu tinggi. Sangat tidak efisien dalam mengoperasikan tambang, termasuk oleh jasa pertambangan," tegasnya.
Ia menilai pelaku usaha membutuhkan kepastian pasokan dalam jangka menengah agar rencana produksi tambang dan smelter dapat berjalan lebih sinkron.
"Mengingat hilirisasi menjadi kewajiban, maka rencana produksi smelter dan khususnya kebutuhan nikel sebagai raw material, dibuat minimal dalam jangka menengah, seperti tiga tahun," pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menegaskan relaksasi produksi nikel dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku smelter yang masih kekurangan pasokan.
"Ini saya mau jelaskan nikel tidak ada kenaikan, kecuali hanya mengejar yang untuk smelter yang masih kekurangan supply," kata Tri Winarno di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Menurut Tri, tambahan produksi tidak akan mengubah secara signifikan target RKAB nikel 2026 yang berkisar 260 juta hingga 270 juta ton.
Penyesuaian hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan di dalam negeri.
Update Terbaru
Nilai Jual Emas Antam Terkoreksi Seribu Rupiah pada Rabu Ini
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Ribuan Channel YouTube Diblokir Google Sepanjang Juli-September
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Baca Komik One Piece Chapter 1199 Bahasa Indonesia, Prediksi & Spoiler Full
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Solusi Energi dan Kecerdasan Buatan Bersaing di Panggung MAJU ON 2026
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Gaya Bicara IShowSpeed Dipuji Barack Obama Karena Fasih Berbahasa Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Lina Mukherjee Bela Luna Maya Seusai Diserang Netizen Soal Masa Lalu
Rabu / 18-11-2026, 10:25 WIB
Penemuan Harta Karun Emas Kuno di Jalur Perjalanan Haji Arab Saudi
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Indonesia Amankan Tiket Piala Asia U-17 2027 Usai Bungkam Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Sukses Besar, GTA 6 Sabet Delapan Nominasi Sekaligus di TGA 2026
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Dampak Kebijakan 70 Persen Manfaat Tambang Terhadap Saham Emiten
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Cetak Bukti Bayar Pajak STNK Online Pakai HVS A4 di Rumah
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Saham DGWG Segera Tebar Dividen Interim Setara 71,7 Persen Laba
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Tantangan Berat Bank Indonesia Menentukan Arah Suku Bunga Acuan
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Rekomendasi HP Samsung Tiga Kamera Belakang, Mulai Rp2 Jutaan
Rabu / 18-11-2026, 10:11 WIB






