OJK Terbitkan Aturan Baru Perluas Perdagangan Karbon
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2026 tentang perubahan atas POJK Nomor 14 Tahun 2023 mengenai Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.
Aturan ini diundangkan pada 6 Juli 2026 untuk memperkuat penyelenggaraan perdagangan karbon sekaligus mendukung kebijakan pemerintah dalam mengembangkan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional.
Langkah Strategis Menuju Ekonomi Rendah Karbon
Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah menjelaskan bahwa penerbitan aturan tersebut merupakan bagian dari langkah OJK dalam mendukung agenda strategis pemerintah menuju ekonomi rendah karbon.
"Penerbitan POJK 10 Tahun 2026 dilakukan sebagai bagian kebijakan OJK mendukung kebijakan strategis pemerintah dalam penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional," ujar Agus dalam keterangan resmi, Sabtu (11/7/2026).
POJK tersebut diterbitkan sejalan dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional yang memperbarui sejumlah ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021.
Dengan regulasi baru ini, OJK ingin memperluas ruang lingkup perdagangan karbon di Bursa Karbon.
Beberapa perubahan meliputi kewajiban seluruh Unit Karbon yang diperdagangkan tercatat dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang menggantikan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI).
Selain itu, cakupan Unit Karbon yang dapat diperdagangkan diperluas termasuk perdagangan unit karbon dari luar negeri yang belum tercatat dalam SRUK.
POJK 10 Tahun 2026 juga mengatur kewajiban penyelenggara Bursa Karbon menyampaikan pelaporan tertentu kepada kementerian terkait.
Seluruh pihak yang terlibat dalam perdagangan diwajibkan menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan POJK.
Untuk memastikan implementasi berjalan lancar, OJK memberikan masa transisi melalui fasilitasi perdagangan Unit Karbon yang masih tercatat pada sistem berbasis elektronik di kementerian terkait hingga SRUK mulai beroperasi penuh.
Masa transisi tersebut berlaku paling lama tiga bulan sejak POJK diundangkan.
Update Terbaru
Jennifer Lawrence dan Para Bintang The Hunger Games Kembali Bersama di Premiere Film Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Studi: Geser Jam Tidur Dua Jam Lebih Awal Turunkan Skor Depresi
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Hamish Daud Jualan Tumbler di TikTok, Netizen Ramai Beri Dukungan
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Kevin Feige Tetap Bangga Penampilan Kang Meski Diganti Doctor Doom
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Pembaruan Palworld 1.1 Ditunda Karena Rilis GTA 6
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
Walton Goggins Percaya Musim Ketiga Fallout Setia pada Game Aslinya
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
Anime Crusaders X Codes November 2026 dan Cara Klaim Hadiah Gems Gratis
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
MTG Nauctis Lanjutkan Tren Positif Magic Menuju Tahun 2027
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
Stok Legend of Zelda Switch 2 Edisi Spesial 40 Tahun Masih Terbatas
Rabu / 18-11-2026, 03:14 WIB
16 Tahun Lalu Robert Pattinson Sebut Dirinya Akan Buruk Jadi James Bond
Rabu / 18-11-2026, 03:14 WIB
GTA 6 Mendekati Rilis, Pendapatan Penjualan Rockstar Tembus Rp 23 Triliun
Rabu / 18-11-2026, 03:14 WIB
GTA 6 Sebenarnya Bisa Rilis Lebih Cepat Menurut Pimpinan Rockstar
Rabu / 18-11-2026, 03:14 WIB
The Batman 2 Tertunda Membuat Robert Pattinson Terlepas dari Kontrak Film Ketiga
Rabu / 18-11-2026, 03:07 WIB
Scarlet Witch Layak Dapatkan Film Sendiri Setelah Kembalinya Wanda di Doomsday
Rabu / 18-11-2026, 03:07 WIB






