Kasus BPR SAWA Masuk Penuntutan, OJK Perkuat Pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di PT BPR Sumber Artha Waru Agung (SAWA), Sidoarjo, Jawa Timur.
Penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dilakukan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada Kamis (9/7).
Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah menyatakan, penyelesaian penyidikan ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan berjenjang.
Mulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan.
"Penyelesaian penyidikan ini merupakan wujud komitmen OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan secara profesional, tegas, konsisten, dan berkelanjutan," ujar Agus dalam keterangan resmi, Sabtu (11/7/2026).
Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas sektor jasa keuangan dan memperkuat disiplin kepatuhan pelaku usaha.
Dalam perkara tersebut, OJK menetapkan Direktur Utama PT BPR SAWA berinisial KI sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyidikan, tindak pidana diduga terjadi pada periode November 2017 hingga Agustus 2019.
Tersangka diduga melakukan pencatatan palsu serta persetujuan pemberian, perpanjangan, dan penambahan plafon kredit yang tidak sesuai ketentuan.
Hal ini melibatkan 13 fasilitas kredit atas nama 11 debitur dengan total plafon Rp5,835 miliar.
Sebelumnya, berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P. 21) pada 29 Juni 2026.
Setelah itu, dilimpahkan bersama tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.
OJK menegaskan bahwa proses pidana tetap berjalan meski izin usaha PT BPR SAWA telah dicabut pada 24 Juli 2024.
Pencabutan izin tersebut merupakan bagian dari langkah pengawasan untuk menjaga stabilitas industri perbankan dan melindungi kepentingan nasabah.
Atas dugaan tindak pidana tersebut, tersangka dijerat ketentuan pidana di bidang perbankan. Ancaman hukumannya penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.
Ke depannya, OJK akan terus memperkuat koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini dalam rangka penanganan tindak pidana sektor jasa keuangan.
Update Terbaru
BMW i3 Tempuh 3.700 Mil Lintas Eropa, Waktu Charging di Bawah 3 Jam
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Peluang Megawati Cs Menang, Cek Jadwal Hillstate vs SOOP Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Menerapkan Disney Hug Rule untuk Kedekatan Emosional Anak
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Catatan Spesial Menanti Marc Marquez di Sprint Portugal
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Tanggapan Tegas Trump Mengenai Rencana Serangan Bom Kotor Iran
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
BI Catat Pengguna QRIS Lampaui 70 Juta serta 49 Juta Merchant
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
Horizon Evo Pesawat Sayap Tunggal Buatan Natilus Diklaim Hemat Bahan Bakar
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Statistik Impresif Mariano Peralta Bungkam Keraguan di Persib
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Xiaomi 18 Pro Series Bawa Kamera 200 MP Rilis Awal Desember 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
Pesta gol ke gawang Belanda bawa Jerman melaju di Nations League
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen, Hendra Wardana Soroti Empat Saham Pilihan
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
Indonesia Re Benahi PPID demi Jaga Predikat Informatif
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Anfield Jadi Saksi Persaingan Liverpool dan Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Campus League Biliar 2026: Mayshi dan Luthfi Rebut Dua Titel
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB






