Fraksi Gerindra di DPR RI mendesak aparat kepolisian untuk tidak berhenti pada pelaku di lapangan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara ke sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bimantoro Wiyono, menegaskan penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke aktor utamanya.

>>> Bahlil: B50 Berpotensi Hemat Devisa Rp170 Triliun

"Saya mendukung penuh Polri untuk mengusut perkara ini hingga tuntas.

Jangan berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi telusuri siapa pun yang terlibat, baik sebagai aktor utama, pihak yang menikmati hasil kejahatan, maupun pihak yang diduga turut membantu menyamarkan aset hasil tindak pidana," kata Bimantoro dalam keterangannya, Kamis (9/7/2026).

Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba menghambat proses hukum. Menurutnya, penyidik harus diberi ruang untuk bekerja secara profesional berdasarkan alat bukti tanpa intervensi.

"Biarkan penyidik bekerja secara profesional berdasarkan alat bukti. Siapa pun yang berupaya menghalangi proses hukum harus ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Bimantoro.

Lebih jauh, Bimantoro menilai dugaan korupsi di sektor ketenagalistrikan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat karena diduga berkontribusi terhadap pemadaman listrik (blackout).

Gangguan pasokan listrik dapat menghambat aktivitas ekonomi, pelayanan publik, hingga kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, seluruh kerugian yang ditimbulkan perlu dihitung secara menyeluruh dalam proses penegakan hukum.

>>> PM Inggris Siapkan Libur Nasional Jika Timnas Juara Piala Dunia 2026

"Seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat dugaan tindak pidana ini harus dihitung secara komprehensif sebagai bagian dari proses penegakan hukum," ungkapnya.

Bimantoro menegaskan, apabila penyidik menemukan unsur korupsi, suap, gratifikasi, maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU), seluruh pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban.

Ia juga mendorong agar aset hasil kejahatan dirampas untuk memulihkan kerugian negara.

"Korupsi di sektor strategis adalah kejahatan yang merampas hak masyarakat.

Karena itu, saya mendukung penuh Polri untuk mengusut tuntas perkara ini, mengungkap seluruh jaringan yang terlibat, serta memastikan tidak ada satu pun pihak yang kebal hukum.

>>> Kasus Ijazah Memanas, Netizen Sorot Basis Politik Jokowi Bergeser ke Instagram

Masyarakat menunggu penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan," tambah Bimantoro.