Gerindra Desak Polri Bongkar Jaringan Korupsi Batu Bara hingga Aktor Utama
Fraksi Gerindra di DPR RI mendesak aparat kepolisian untuk tidak berhenti pada pelaku di lapangan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara ke sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bimantoro Wiyono, menegaskan penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke aktor utamanya.
"Saya mendukung penuh Polri untuk mengusut perkara ini hingga tuntas.
Jangan berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi telusuri siapa pun yang terlibat, baik sebagai aktor utama, pihak yang menikmati hasil kejahatan, maupun pihak yang diduga turut membantu menyamarkan aset hasil tindak pidana," kata Bimantoro dalam keterangannya, Kamis (9/7/2026).
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba menghambat proses hukum. Menurutnya, penyidik harus diberi ruang untuk bekerja secara profesional berdasarkan alat bukti tanpa intervensi.
"Biarkan penyidik bekerja secara profesional berdasarkan alat bukti. Siapa pun yang berupaya menghalangi proses hukum harus ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Bimantoro.
Lebih jauh, Bimantoro menilai dugaan korupsi di sektor ketenagalistrikan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat karena diduga berkontribusi terhadap pemadaman listrik (blackout).
Gangguan pasokan listrik dapat menghambat aktivitas ekonomi, pelayanan publik, hingga kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, seluruh kerugian yang ditimbulkan perlu dihitung secara menyeluruh dalam proses penegakan hukum.
"Seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat dugaan tindak pidana ini harus dihitung secara komprehensif sebagai bagian dari proses penegakan hukum," ungkapnya.
Bimantoro menegaskan, apabila penyidik menemukan unsur korupsi, suap, gratifikasi, maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU), seluruh pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban.
Ia juga mendorong agar aset hasil kejahatan dirampas untuk memulihkan kerugian negara.
"Korupsi di sektor strategis adalah kejahatan yang merampas hak masyarakat.
Karena itu, saya mendukung penuh Polri untuk mengusut tuntas perkara ini, mengungkap seluruh jaringan yang terlibat, serta memastikan tidak ada satu pun pihak yang kebal hukum.
Masyarakat menunggu penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan," tambah Bimantoro.
Update Terbaru
Perkuat Bisnis, FLMC Bentuk Entitas Distribusi Beroperasi Tahun 2027
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Ajang V-Creator Summit 2026 Jadi Saksi Ekspansi Robotik VinFast
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pernyataan Terbaru Jensen Huang Soal Kursi CEO Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
IHSG Diprediksi Tertekan Koreksi Dampak Sentimen Eksternal
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pochettino Pamitan dari Timnas AS, Laga Terakhir Lawan Haiti Sebelum Terbang ke Old Trafford
Rabu / 18-11-2026, 07:55 WIB
Penyerangan di Masjid Darul Ma'arif: Tiga Jemaah Luka, Polisi Jadwalkan Tes Kejiwaan Pelaku
Rabu / 18-11-2026, 07:51 WIB
Tenda Berdiri di Depan Kantor Badan Gizi Nasional, Mitra Dapur MBG Tuntut SK 63551 Dicabut
Rabu / 18-11-2026, 07:47 WIB
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
What a Boss Wants Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Retaknya Armor Sempurna Kwon Do Hyuk
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Saudara kembar nikahi sepupu bersamaan di Vietnam curi perhatian
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ubah Ponsel Jadi Mesin Produktivitas Tanpa Sentuh dengan Perintah Gemini
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Galaxy Tab S11 Ultra Diskon Rp 400 Dolar Amerika
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB






