Pemerintah Siapkan Skema Cicil Utang Rp25,8 Triliun ke Taspen
Pemerintah tengah menyiapkan skema pembayaran utang senilai Rp25,8 triliun kepada PT Taspen (Persero).
Salah satu opsi yang dibahas adalah pelunasan secara bertahap dalam jangka waktu lima hingga sepuluh tahun.
Direktur Utama PT Taspen Rony Hanityo Aprianto mengungkapkan piutang tersebut berasal dari unfunded past service liability (UPSL).
UPSL merupakan kewajiban pembayaran manfaat pensiun yang belum dipenuhi pemerintah untuk periode 2022 hingga 2023.
Menurut Rony, pemerintah telah mengakui kewajiban tersebut sebagai utang. Namun, mekanisme pembayaran masih dibahas oleh Kementerian Keuangan.
"Sebagaimana Bapak-Ibu tahu bahwa Taspen itu memiliki piutang UPSL sebesar Rp25,8 triliun yang sampai saat ini masih belum terbayarkan," ujar Rony dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR, Rabu (8/7/2026).
Ia menjelaskan, salah satu alternatif yang muncul adalah pembayaran dilakukan secara bertahap agar tidak membebani keuangan negara dalam satu waktu.
"Walaupun di sisi Kemenkeu sudah mencatatkan sebagai hutang, tapi skema yang akan dipilih itu masih digodok.
Kami tetap husnuzan dan berbaik sangka bahwa skema itu nantinya akan dibayarkan melalui bisa dicicil 5 tahun atau 10 tahun atau bagaimana, kami masih menunggu," katanya.
Berdasarkan data Taspen, nilai UPSL tahun 2022 mencapai Rp22,18 triliun. Angka tersebut muncul akibat perubahan metode perhitungan serta asumsi tingkat bunga aktuaria.
Sementara itu, UPSL tahun 2023 tercatat sebesar Rp3,69 triliun.
Nilai tersebut dipengaruhi perubahan manfaat Asuransi Kematian (Askem) dari sistem formula menjadi nominal serta penyesuaian tingkat bunga aktuaria.
Rony berharap kepastian pembayaran utang tersebut segera terealisasi karena akan memperkuat keberlanjutan keuangan Taspen.
Menurutnya, tambahan likuiditas dari pembayaran UPSL akan membantu perusahaan menghadapi tingginya rasio klaim manfaat yang harus dibayarkan kepada para peserta.
"Bila ada pembayaran UPSL itu akan sangat membantu sustainability Taspen di masa yang akan datang di tengah-tengah rasio klaim yang cukup tinggi," ujarnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum memperoleh informasi lengkap mengenai piutang tersebut.
Ia mengatakan akan mempelajari lebih lanjut sebelum memberikan tanggapan terkait mekanisme pembayaran yang akan dipilih pemerintah.
"Saya belum tahu, saya akan pelajari lagi," kata Purbaya.
Update Terbaru
Raymond/Joaquin Alami Tren Negatif, Telan Empat Kekalahan Dini
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Kenali Gejala Dini Kanker Kulit Langka dari Benjolan dan Memar
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Aturan Lengkap Masuk Konser Guns N' Roses di Stadion Madya GBK
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Sudah Direm Tangan, Mobil Innova Ini Berjalan Sendiri Tanpa Sopir
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Ketegangan Meningkat Saat Iran Serang Radar Militer AS di Bahrain dan Fasilitas Kuwait
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Fakta Daging Kucing Masih Dikonsumsi di 4 Negara Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Aksi Jual Asing Tekan Saham BBCA hingga Koreksi 1,79 Persen
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Daftar Pajak Terbaru Pembelian dan Buyback Emas Batangan Antam
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Seiring Koreksi Pasar Global
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Tanggapan Jensen Huang Terkait Kemungkinan Pimpin Kembali Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Peran Strategis QRIS dan DEFA Perkuat Posisi Indonesia di ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Pendapatan Turun, BEI Minta Klarifikasi Kinerja MSKY
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Harga Emas Hari Ini, 18 November 2026: Antam Turun Rp1.000 per Gram, Buyback Ikut Melemah Rp6.000
Rabu / 18-11-2026, 09:01 WIB






