Pada masa ini identitas Sunda semakin mengakar.

Perubahan mulai terjadi pada abad ke-16 ketika pengaruh Kesultanan Demak berkembang di pesisir utara Jawa.

Pelabuhan Cirebon melepaskan diri dari Kerajaan Sunda dan berkembang menjadi Kesultanan Cirebon, disusul Banten yang berpisah menjadi Kesultanan Banten.

Penamaan Jawa Barat sebagai identitas administratif dimulai pada masa kolonialisme Belanda.

Sebelum 1925, Jawa Barat disebut resmi sebagai Soendalanden atau Pasoendan oleh penguasa kolonial Belanda, mencakup lima keresidenan: Priangan, Bogor, Cirebon, Jakarta, dan Banten.

Setelah 1926, kolonialisme mengganti nama resmi Pasoendan menjadi Provincie West-Java yang dipimpin Gubernur. Gubernur pertama Jawa Barat era Hindia Belanda adalah Willem Pieter Hillen.

Perubahan nama itu tercantum dalam Staatsblad nomor 78 Tahun 1925.

Sejak saat itu, nama Jawa Barat menjadi identitas resmi wilayah administratif.

Era Kemerdekaan dan Wacana Kini

Setelah Indonesia merdeka, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 19 Agustus 1945 menetapkan Jawa Barat sebagai satu dari delapan provinsi pertama di Indonesia.

Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2010.

Dalam perjalanan pascakemerdekaan, Jawa Barat sempat menjadi Negara Pasundan sebagai salah satu negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat (RIS) sebelum kembali menjadi bagian dari NKRI pada 1950.

Sebelumnya wilayah Jawa Barat meliputi Banten di paling barat hingga Cirebon-Kuningan-Banjar-Ciamis-Pangandaran di timur. Namun sejak 2000, Banten berpisah sebagai provinsi sendiri melalui pemekaran daerah.

Ganjar menerangkan usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat pertama kali dicetuskan dalam Kongres Sunda yang diadakan di Bandung pada Oktober 2020.

Menurutnya, jika Jawa Barat menjawab pertanyaan tentang administrasi, maka Sunda menjawab pertanyaan tentang ruang hidup para penghuninya.

Ia menegaskan, gagasan Provinsi Sunda perlu ditempatkan dalam kerangka identitas kewilayahan yang tidak selalu sama dengan identitas genealogis.

>>> Kalah di PTUN, Menteri HAM Natalius Pigai Diperintahkan Kembalikan Jabatan Anak Buahnya

Provinsi Sunda bukan berarti hanya untuk orang yang secara biologis bersuku Sunda, melainkan sebagai nama ruang hidup bagi siapa pun yang tinggal, bekerja, dan berkontribusi di wilayah ini.