Empat Tahun Perang, Mengapa Rusia Belum Mampu Taklukkan Ukraina?
Invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada Februari 2022 belum berhasil menaklukkan negara tersebut. Sebaliknya, Ukraina di bawah kepemimpinan Volodymyr Zelenskyy terus melakukan perlawanan sengit.
Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan mengakui negaranya mengalami 'kekurangan' bahan bakar setelah serangan berulang Ukraina dalam empat tahun terakhir.
Ukraina menyebut serangan itu sebagai 'pembalasan yang adil' atas agresi Rusia yang menargetkan warga sipil dan infrastruktur energi.
Putin menyatakan bahwa serangan terhadap infrastruktur energi menimbulkan masalah, meskipun tidak kritis.
Ia juga berharap negosiator Amerika Serikat datang ke Moskow untuk membahas akhir perang, setelah AS tidak lagi sibuk dengan Iran dan konflik Timur Tengah.
Mengapa Ukraina Sulit Ditundukkan?
Ukraina adalah bekas negara Soviet yang merdeka dan kemudian bersekutu dengan Barat serta berupaya masuk ke NATO.
Pada 2014, demonstrasi menggulingkan presiden pro-Rusia Viktor Yanukovych setelah ia menolak bergabung dengan Uni Eropa.
Setelah itu, Putin mengirim pasukan untuk mencaplok Krimea, wilayah strategis tempat Armada Laut Hitam Rusia berada. Hingga pertengahan 2020-an, Krimea tetap menjadi bagian Rusia.
Hubungan yang memburuk membuat Ukraina mendapat banyak dukungan internasional, termasuk bantuan militer dari NATO dan AS.
Pada 2023-2024, Rusia membuat kemajuan di beberapa front, merebut hampir 200 permukiman, namun Ukraina tetap melawan dan menghancurkan pasukan Rusia di beberapa daerah, termasuk wilayah Kursk di Rusia selatan.
Menurut Francois Heisbourg, Penasihat Senior Eropa untuk International Institute for Strategic Studies, Rusia gagal mencapai tujuan politiknya.
Kudeta kilat empat hari berubah menjadi perang besar yang berkepanjangan, dan pasukan Moskow menderita penghinaan akibat kampanye militer yang tidak kompeten.
Sementara Ukraina hanya memiliki pilihan terbatas: menyerah atau berperang untuk kelangsungan hidup nasional.
Tujuan perang Ukraina konsisten: integritas teritorial, kedaulatan politik, jaminan pertahanan, serta penghukuman kejahatan perang dan ganti rugi.
Update Terbaru
Tenda Berdiri di Depan Kantor Badan Gizi Nasional, Mitra Dapur MBG Tuntut SK 63551 Dicabut
Rabu / 18-11-2026, 07:47 WIB
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
What a Boss Wants Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Retaknya Armor Sempurna Kwon Do Hyuk
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Saudara kembar nikahi sepupu bersamaan di Vietnam curi perhatian
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ubah Ponsel Jadi Mesin Produktivitas Tanpa Sentuh dengan Perintah Gemini
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Galaxy Tab S11 Ultra Diskon Rp 400 Dolar Amerika
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB






