DPR Setujui 4 Jurus BGN Efisiensi Program MBG, Bisa Hemat APBN Rp40 T
DPR RI menyetujui empat langkah efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusulkan Badan Gizi Nasional (BGN). Kebijakan ini diperkirakan mampu menghemat anggaran negara sekitar Rp40 triliun.
Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menilai skema efisiensi yang dipaparkan pimpinan BGN yang baru sangat baik.
"Kalau kita lihat skema efisiensinya, ada empat yang disampaikan, saya kira akan sangat signifikan dampak penghematannya," ujar Zainul dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6).
BGN sebelumnya mengajukan alokasi anggaran Rp270 triliun untuk program MBG pada 2027, naik Rp2 triliun dari 2026 yang sebesar Rp268 triliun.
Namun, Zainul menyebut anggaran 2027 diprediksi berkurang signifikan berkat efisiensi yang dilakukan.
"Waktu rapat, BGN komitmen dengan kita, mereka akan melakukan exercise penghematan minimal Rp40 triliun, termasuk yang tahun ini.
Tahun ini pun BGN sedang melakukan exercise untuk penghematan dan angkanya mungkin hampir sama," katanya.
Komisi IX memberikan waktu dua pekan kepada BGN untuk merampungkan perhitungan efisiensi. Pekan depan, DPR akan menggelar rapat dengar pendapat untuk membahas finalisasi penghematan yang akan diterapkan.
Empat Langkah Efisiensi
Zainul merinci empat langkah efisiensi yang dipaparkan BGN. Pertama, mengevaluasi jumlah penerima manfaat.
Salah satu opsi yang dibahas adalah MBG tidak lagi diberikan kepada seluruh siswa SMA atau sederajat yang jumlahnya sekitar 11 juta orang.
Kedua, mengurangi intensitas pemberian paket MBG.
Jika sebelumnya makanan diberikan 25 hari dalam sebulan atau enam hari dalam sepekan, ke depan penyaluran direncanakan pada Senin hingga Jumat atau sekitar 20 hari dalam sebulan.
Saat hari libur nasional atau masa libur sekolah, MBG tidak akan diberikan.
Ketiga, mengevaluasi pemberian insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Komisi IX setuju agar insentif yang selama ini disamaratakan sebesar Rp6 juta per hari per SPPG dievaluasi dan disesuaikan secara proporsional berdasarkan jumlah penerima manfaat.
Keempat, menerapkan sistem pengelompokan atau penilaian SPPG.
BGN akan membagi SPPG ke dalam beberapa klaster berdasarkan kapasitas dan kinerja, sehingga besaran insentif atau anggaran yang diterima akan berbeda.
Update Terbaru
Aturan PTKP Dinilai Tak Relevan, Pemerintah Diminta Kaji Ulang
Rabu / 18-11-2026, 02:35 WIB
Ratusan Atlet Ikuti Ajang Berkuda Jabar Classic 2026 di Cibubur
Rabu / 18-11-2026, 02:35 WIB
Polda Sumsel Jalankan Green Policing untuk Pemulihan Lingkungan
Rabu / 18-11-2026, 02:35 WIB
MPR Tetapkan 9 Desember 2026 untuk Pemilihan Wapres Baru
Rabu / 18-11-2026, 02:35 WIB
Bintang Muda JJ Gabriel Putuskan Pisah dengan MU Demi Madrid
Rabu / 18-11-2026, 02:28 WIB
Pilihan Bedak Padat SPF 30 untuk Praktis Reapply Sunscreen di Luar Ruangan
Rabu / 18-11-2026, 02:28 WIB
Agenda November Extraordinary PIK 2026 Hadirkan Wisata Air dan Jazz
Rabu / 18-11-2026, 02:28 WIB
Aturan Cek SLIK OJK Pinjol dalam Proses Rekrutmen Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 02:28 WIB
Kompleksitas RPG Exodus Buat Aktor Utama Alami Tantangan Sulit
Rabu / 18-11-2026, 02:21 WIB
Cara Bermain GTA 6 Lebih Awal Menggunakan Trik Selandia Baru
Rabu / 18-11-2026, 02:21 WIB
Super Smash Bros Melee Layak Diremake Usai Kesuksesan Zelda
Rabu / 18-11-2026, 02:21 WIB
Sutradara Ungkap Alur Cerita Final Fantasy 7 Revelation Tak Dipengaruhi Reaksi Penggemar
Rabu / 18-11-2026, 02:14 WIB
Gugatan Senilai $2,6 Miliar Terhadap Sony Ditolak Pengadilan London
Rabu / 18-11-2026, 02:14 WIB
Jensen Huang Menyatakan Siap Kembali Menjabat sebagai CEO Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 02:14 WIB






