Presiden Prabowo Subianto mengungkap praktik manipulasi laporan ekspor atau underinvoicing telah menyebabkan Indonesia kehilangan potensi penerimaan hingga US$908 miliar atau setara Rp16.220,51 triliun selama 34 tahun terakhir.

Prabowo mengatakan temuan tersebut berdasarkan data perdagangan internasional PBB yang diolah Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

in1

>>> Mendagri: Penghargaan Pemda Jadi Pemacu Kinerja Daerah

"Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi US$908 miliar selama 34 tahun atau Rp15 ribu triliun," kata Prabowo di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6).

Ia menjelaskan underinvoicing terjadi ketika pelaku usaha melaporkan nilai atau volume ekspor lebih rendah dibandingkan kondisi sebenarnya. Akibatnya, sebagian keuntungan tidak tercatat dan berpotensi mengurangi penerimaan negara.

"Yang terjadi adalah yang disebut underinvoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong.

Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa?

Artinya negara rugi," ujarnya.

Prabowo mengaku terkejut setelah melihat besarnya kebocoran yang terjadi selama puluhan tahun.

Ia menyebut selama sekitar 18 bulan memimpin pemerintahan, dirinya menemukan banyak kekayaan nasional yang hilang akibat berbagai praktik pelanggaran di sektor sumber daya alam.

"Saya baru kurang lebih 18 bulan memimpin pemerintahan. Saya sendiri syok, terkejut, sedih melihat berapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini," katanya.

Menurut Prabowo, pemerintah saat ini berupaya menutup berbagai kebocoran tersebut melalui penertiban sektor perkebunan dan pertambangan.

Ia menyebut pemerintah telah mengambil alih kembali lebih dari 5 juta hektare kebun kelapa sawit yang dinilai melanggar aturan.

>>> Atalia Ungkap Kondisi Korban Penyekapan Pacar di Bandung: Wajah Rusak

Ia mengatakan lahan-lahan tersebut mencakup perkebunan yang berada di kawasan hutan lindung, tidak sesuai ketentuan perizinan, hingga diduga memalsukan laporan.