Purbaya: Sumber Dana Investor Patriot Bond Tak Akan Diutak-atik
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengganggu sumber dana investor yang membeli surat utang khusus, termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond.
Purbaya menyampaikan perlindungan dalam skema Patriot Bond hanya berlaku terhadap dana yang ditempatkan pada instrumen tersebut. Pemerintah tidak akan menelusuri asal-usul dana tersebut.
"Uang yang dipakai untuk Patriot Bond, tidak akan diutak-atik sumbernya dari mana.
Tapi kalau dia punya bisnis lain, ya bisa dikejar kalau dia melakukan bisnis," ujar Purbaya di Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (23/6).
Ia menjelaskan, meski ada potensi kerugian, pemerintah ingin uang yang berada di luar negeri bisa kembali masuk ke Indonesia.
Dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan.
"Daripada uangnya di luar terus. Biar dia masuk ke sistem, ya emang ada loss sedikit.
Tapi uangnya masuk ke ekonomi kita. Kita bisa pakai untuk membangun," terangnya.
Purbaya membantah jika skema Patriot Bond disebut sebagai Tax Amnesty. Menurutnya, Tax Amnesty membebaskan semua uang yang masuk dari pajak, sedangkan skema ini tidak sepenuhnya bebas pajak.
"Pokoknya uang yang masuk ke situ aman. Tapi kalau dia punya perusahaan, dia diperiksa biasa.
Perusahaannya enggak imun. Jadi, nggak seperti tax amnesty," ungkap Purbaya.
Perlakuan khusus bagi investor Patriot Bond diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
UU tersebut memperbolehkan BPI Danantara menerbitkan surat utang khusus.
Pasal 50A ayat 5 menyatakan negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus dari penuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk pidana perpajakan, dan gugatan perdata.
Data dan informasi pembeli surat utang khusus Danantara tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak atau bukti hukum di pengadilan.
Namun, investor harus sudah tidak memiliki piutang perpajakan, termasuk yang telah mengikuti program pengampunan pajak.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat utang khusus akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, sebagaimana tertulis dalam Pasal 50A ayat 10.
Update Terbaru
Android Watches Dapatkan Fitur Penghemat Baterai Canggih Fitbit
Rabu / 18-11-2026, 12:07 WIB
Asisten AI Desktop Proton Lumo Meluncur Bawa Fitur Privasi
Rabu / 18-11-2026, 12:07 WIB
Apple Alami Gangguan Layanan Luas pada App Store hingga iCloud
Rabu / 18-11-2026, 12:07 WIB
Pesta Gol ke Gawang Afghanistan Belum Puaskan Pelatih Timnas U-17
Rabu / 18-11-2026, 12:07 WIB
Terungkap Motif Versi Terduga di Balik Tewasnya Janda Probolinggo, Berawal dari Ejekan Wes Elek
Rabu / 18-11-2026, 12:05 WIB
Jadwal Bioskop Trans TV 19 - 22 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 12:05 WIB
Leonid, Hujan Meteor Tercepat Tahun Ini, Puncaknya 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 12:05 WIB
Ariana Grande Terharu Raih Empat Nominasi Grammy Awards 2027
Rabu / 18-11-2026, 12:02 WIB
Kebijakan Shin Tae-yong untuk Shayne Pattynama Usai Bela Timnas
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Mekanisme Sidang Etik Eks Kapolri Listyo Berdasar Regulasi Baru
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Pemain Muda Persija dan Persik Curi Perhatian John Herdman Saat TC
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Panduan Daftar Akun SSCASN 2026 dan Syarat Dokumennya
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Murka di Live TikTok, Daehoon Bongkar Klaim Perselingkuhan Jule yang Disebutnya Berulang
Rabu / 18-11-2026, 11:58 WIB






