Risiko di Balik Kebal Pajak dan Pidana Investor Patriot Bond
Pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi pembeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond yang diterbitkan Danantara melalui UU P2SK.
Pembeli instrumen ini dijamin bebas dari tuntutan pidana, termasuk pidana perpajakan, serta gugatan perdata.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 50A ayat 5 UU Nomor 4 Tahun 2026. Namun, sejumlah analis menilai kebijakan ini menyimpan risiko serius.
Moral Hazard dan Penghindaran Pajak
Analis Senior ISEAI Ronny P Sasmita menilai pemberian insentif berupa pembebasan pidana perpajakan berpotensi menimbulkan moral hazard.
Pelaku ekonomi bisa terdorong memanfaatkan instrumen ini demi perlindungan regulasi, bukan karena efisiensi atau produktivitas.
Menurut Ronny, kebijakan ini membuka ruang bagi praktik penghindaran pajak yang dibungkus dalam instrumen investasi. Bahkan, bisa menjadi sarana regularisasi dana yang sebelumnya tidak patuh pajak.
Ia menambahkan, jika tidak dirancang ketat, kebijakan ini menggerus kredibilitas sistem perpajakan. Kepatuhan pajak bisa dinegosiasikan melalui instrumen tertentu.
Dampak pada Penerimaan Negara dan Keadilan
Dalam jangka pendek, pemerintah mungkin mendapat sumber pembiayaan baru. Namun, keuntungan itu dibayar dengan hilangnya potensi penerimaan pajak.
Ronny khawatir wajib pajak bisa menunda kewajiban dengan harapan mendapat pengampunan serupa di masa depan. Hal ini berpotensi mengikis basis pajak nasional dan tax morale.
Ia juga menyoroti aspek keadilan. Wajib pajak patuh bisa merasa dirugikan karena tidak mendapat perlakuan sama, sehingga menurunkan kepatuhan sukarela.
Peneliti CORE Yusuf Rendy Manilet menambahkan, ketentuan yang membatasi penggunaan data transaksi untuk pemeriksaan hukum berpotensi menjadi celah pencucian uang.
Otoritas kesulitan menelusuri asal-usul dana.
Rendy mengkritik perlindungan dari tuntutan pidana yang menghilangkan ruang penegakan hukum. Investor bisa lebih tertarik pada jaminan perlindungan daripada prospek investasi.
Dari sisi fiskal, aturan bahwa data transaksi tidak bisa dijadikan dasar pengenaan pajak dinilai problematik. Ini menciptakan perlakuan berbeda dibanding instrumen lain.
Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mengurangi penerimaan negara, menciptakan distorsi insentif, dan berbenturan dengan upaya penguatan kepatuhan pajak serta pencegahan pencucian uang.
Update Terbaru
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Dilema Suku Bunga BI Hadapi Tekanan Rupiah dan Proyeksi Berbeda Ekonom
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB






