ICJR Desak Polisi Setop Laporan terhadap Mantan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendesak aparat kepolisian untuk menghentikan proses hukum terhadap mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto.
Menurut ICJR, dua laporan polisi yang diajukan dalam tiga hari terakhir merupakan upaya pembungkaman kritik terhadap kekuasaan dengan memanfaatkan instrumen hukum pidana.
Tiyo Ardianto dilaporkan oleh Firdaus Oiwobo dan organisasi masyarakat Gabungan Rakyat Dukung dan Bela Prabowo (Garda Prabowo) atas tuduhan penghasutan, fitnah, serta penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Laporan tersebut menggunakan Pasal 263, 433, dan 434 KUHP.
"ICJR menilai dua pelaporan ini adalah pola yang sudah berulang kali digunakan untuk melakukan pembungkaman terhadap kritik.
Instrumen hukum digunakan menjadi instrumen teror dengan harapan pelaku kritik menjadi diam," tulis pernyataan resmi ICJR, Jumat (19/6/2026).
ICJR menegaskan bahwa laporan yang diajukan tidak memiliki dasar hukum yang kokoh. Pasal-pasal terkait delik penghinaan merupakan delik aduan absolut.
Artinya, proses hukum hanya bisa berjalan jika ada pengaduan langsung dari pihak yang dirugikan secara pribadi, dalam hal ini Prabowo Subianto dan/atau Gibran Rakabuming Raka.
Pihak ketiga seperti ormas, relawan, atau simpatisan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk melapor.
Selain itu, ICJR mengingatkan bahwa dalam KUHP baru, kritik terhadap kebijakan publik demi kepentingan umum telah diatur sebagai alasan penghapus pidana.
Pasal penghinaan presiden tidak dapat digunakan untuk memberangus kebebasan berpendapat dalam ruang demokrasi.
Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus Napitupulu, menilai fenomena ini masuk dalam kategori Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPP), di mana hukum pidana sengaja dipakai untuk menciptakan ketakutan di masyarakat.
Pola pembungkaman ini sebelumnya juga kerap menyasar kelompok akademisi, dosen, jurnalis, hingga aktivis yang vokal mengkritisi kebijakan pemerintah.
Oleh karena itu, ICJR meminta kepolisian tegas menolak laporan tersebut tanpa perlu memanggil atau memeriksa Tiyo Ardianto.
"Kritik terhadap program pemerintah, termasuk di dalamnya MBG (Makan Bergizi Gratis), adalah hak konstitusional setiap warga negara. Ia bukan merupakan sebuah penghinaan, penghasutan, ataupun kejahatan lainnya," tegas ICJR.
Update Terbaru
Aturan Memilih Kadar Retinol 0,01 Persen Khusus Perawatan Kulit Sensitif
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Jumlah Badak Jawa di Ujung Kulon dan Wacana Relokasi Habitat Baru
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Strategi pakai bedak agar riasan kulit berminyak tahan lama dan glowing
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Prestasi Gemilang Pemprov DKI Sabet Empat Penghargaan Humas Komdigi
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Istri Russell Brand Yakin Suami Tidak Bersalah Meski Divonis
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
John Travolta Siap Buka Hati Usai Enam Tahun Fokus Urus Buah Hati
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Ramalan Zodiak 18 November Memuat Tantangan Asmara Capricorn serta Aquarius
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Cara Memulai Usaha Cilok dan Bakso Tusuk Gerobak untuk Pemula: Modal, Peralatan, dan Cara Jualnya
Rabu / 18-11-2026, 10:37 WIB
Kabar bahagia kehamilan kedua dibagikan istri Tommy Kurniawan
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Syarat Masa Berlaku Paspor 6 Bulan Sebelum Berangkat ke Luar Negeri
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Peran Rumah Irjen Eko Hadi dalam Kasus Makar Prabowo Terungkap
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Sekolah bawah tanah di Kabul jadi wujud perlawanan perempuan
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Nilai Jual Emas Antam Terkoreksi Seribu Rupiah pada Rabu Ini
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB






