Peradi Bersatu Pertanyakan Penangguhan Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa
Penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menuai kritik dari Peradi Bersatu.
Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, Ade Darmawan, mempertanyakan dasar Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyetujui permohonan penangguhan penahanan yang diajukan kedua tersangka.
"Apa dasar ditangguhkannya? Untuk itu, kami meminta kepada kejaksaan untuk memberikan keterangan jelas apa alasan ditangguhkan?
Ini harus dipertanggungjawabkan bahwa hari ini kita membuktikan integritas, kredibilitas hukum hancur secara politik praktis," ujar Ade, Senin (22/6/2026).
Peradi Bersatu merupakan salah satu pihak yang sebelumnya ikut melaporkan Roy Suryo dalam perkara tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dugaan Keterlibatan 'Orang Kuat'
Ade menilai keputusan penangguhan penahanan yang berlangsung dalam waktu singkat justru menimbulkan tanda tanya besar.
Ia menduga ada keterlibatan "orang kuat" di balik perkara yang menyeret Roy Suryo dan Dokter Tifa.
Meski demikian, Ade tidak bersedia mengungkap identitas sosok yang dimaksud. Ia menilai pengungkapan sosok tersebut lebih tepat disampaikan langsung oleh Jokowi.
Menurutnya, polemik penangguhan penahanan ini telah mencederai kepercayaan publik terhadap supremasi hukum. "Berarti hari ini hukum telah tumpul.
Bangsa ini ingin menegakkan supremasi hukum, tetapi hukum itu sudah tumpul. Sayap-sayap penegakan hukum itu seolah telah tercabut dan tidak mampu terbang lagi ke langit," katanya.
Sebelumnya, Roy Suryo dan Dokter Tifa mengajukan permohonan penangguhan penahanan saat menjalani proses pelimpahan tahap II di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Kuasa hukum keduanya, Abdul Gafur Sangadji, menyebut permohonan tersebut diajukan karena perkara yang menjerat kliennya dinilai tidak memenuhi alasan mendesak untuk dilakukan penahanan.
Menurut Gafur, Roy Suryo dan Dokter Tifa bukan pelaku kejahatan terorganisasi maupun tindak pidana yang mengancam keamanan negara.
"Ini hanyalah pencemaran nama baik dan fitnah," ujar Gafur.
Update Terbaru
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB






