Gaji Rp14 Juta Bisa Beli Rumah Subsidi Bebas Pajak, Ini Aturan Terbaru
Pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui aturan baru.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 5 Tahun 2025.
Aturan tersebut diperkuat dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri yang segera diimplementasikan. Salah satu poin utamanya adalah kenaikan batas maksimal pendapatan bulanan calon debitur hingga Rp14 juta.
Dengan demikian, pekerja bergaji Rp14 juta per bulan kini dapat dikategorikan sebagai MBR dan berhak mengakses hunian bersubsidi.
Kebijakan ini berlaku secara nasional dengan pembagian empat zona wilayah.
Empat Zona Batas Penghasilan
Pemetaan wilayah dibagi menjadi empat zona dengan limit pendapatan berbeda.
Zona 1 meliputi Jawa (di luar Jabodetabek), Sumatera, NTB, dan NTT, dengan batas Rp8,5 juta untuk lajang dan Rp10 juta untuk yang sudah menikah atau peserta Tapera.
Zona 2 mencakup Kalimantan, Sulawesi, Bali, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku, dan Maluku Utara. Limitnya Rp9 juta untuk lajang dan Rp11 juta untuk berkeluarga atau peserta Tapera.
Zona 3 meliputi seluruh Papua, dengan batas Rp10,5 juta untuk lajang dan Rp12 juta untuk berkeluarga atau peserta Tapera.
Zona 4 khusus Jabodetabek, dengan limit Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta untuk berkeluarga atau peserta Tapera.
Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pengelompokan ini berdasarkan riset BPS yang mempertimbangkan inflasi, daya beli, dan kondisi kewilayahan.
"Kalau dulu hanya dibagi Papua dan non-Papua, sekarang menjadi empat zona," ujarnya.
Insentif Perizinan dan Pajak
Selain relaksasi batas penghasilan, SKB dua menteri juga memberikan insentif perizinan. Proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dipangkas maksimal 10 hari kerja.
MBR juga dibebaskan dari retribusi PBG dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pembebasan BPHTB berlaku secara nasional tanpa memandang domisili KTP pembeli.
Dengan kebijakan ini, masyarakat MBR dapat membeli rumah subsidi di luar wilayah tempat tinggal asli tanpa dikenakan pajak daerah.
Pemerintah berharap akses hunian layak semakin merata.
Update Terbaru
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB






