Pemerintah Perluas Akses Rumah Subsidi, Gaji Maksimal Rp14 Juta per Bulan
Pemerintah memperluas jangkauan masyarakat yang berhak memperoleh fasilitas rumah subsidi. Batas tertinggi pendapatan bulanan bagi calon debitur dinaikkan hingga Rp14 juta per bulan.
Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 5 Tahun 2025. Aturan tersebut diperkuat dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri yang segera diimplementasikan.
Empat Zona dengan Limit Pendapatan Berbeda
Pemetaan wilayah dalam skema baru ini dipecah menjadi empat zona khusus. Masing-masing zona memiliki tolok ukur limit pendapatan MBR yang bervariasi.
Zona 4 mencakup kawasan Jabodetabek. Warga lajang dengan gaji maksimal Rp12 juta per bulan diperbolehkan mengajukan pembelian rumah subsidi.
Plafon penghasilan maksimal dilonggarkan hingga Rp14 juta per bulan bagi masyarakat Jabodetabek yang telah berumah tangga atau tercatat sebagai anggota Tapera.
Ketentuan ini diharapkan memperluas penyerapan hunian di wilayah aglomerasi.
Zona 1 meliputi Pulau Jawa di luar Jabodetabek, Sumatera, NTB, dan NTT. Batasan pendapatan untuk lajang sebesar Rp8,5 juta, sedangkan yang sudah berkeluarga Rp10 juta.
Zona 2 mencakup Kalimantan, Sulawesi, Bali, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku, dan Maluku Utara.
Batasan upah bagi lajang Rp9 juta, dan Rp11 juta bagi yang sudah menikah atau peserta Tapera.
Zona 3 meliputi seluruh wilayah Papua. Pekerja lajang memiliki batas Rp10,5 juta, sedangkan pemohon yang menikah atau peserta Tapera mencapai Rp12 juta.
Dasar Penetapan dan Insentif Tambahan
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyatakan penyusunan klaster batas ekonomi ini merujuk pada riset Badan Pusat Statistik (BPS).
Kajian tersebut menghitung variabel inflasi, daya serap finansial publik, dan ketimpangan antarwilayah.
"Ada pertimbangan inflasi, daya beli, dan kewilayahan. Karena kondisi setiap daerah berbeda, batas penghasilannya tidak bisa disamaratakan.
Dulu hanya dibagi Papua dan non-Papua, sekarang menjadi empat zona," ujar Maruarar.
Paket SKB dua menteri juga menyertakan insentif tambahan. Salah satunya adalah pemangkasan durasi pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi maksimal 10 hari kerja.
Kelompok MBR dibebaskan dari kewajiban retribusi PBG dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Stimulus pembebasan BPHTB berlaku secara nasional tanpa memandang lokasi domisili di KTP.
Update Terbaru
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global Layar 3000 Nits
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB






