Kemenko PM Sinergi K/L Dorong Penyelesaian Isu Masyarakat Adat Badui
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mendorong percepatan penyelesaian berbagai isu strategis yang dihadapi masyarakat adat Badui.
Isu tersebut mencakup tata kelola pemerintahan adat, pemanfaatan Dana Desa, perlindungan wilayah adat, hingga keberlanjutan ruang hidup masyarakat.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris, menekankan perlunya langkah bersama.
"Diperlukan langkah bersama untuk memastikan kebijakan pembangunan dapat berjalan selaras dengan sistem adat yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Badui," kata Abdul Haris di Jakarta, Jumat.
Ia menambahkan bahwa pendekatan yang dilakukan harus menghormati nilai-nilai adat sekaligus memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Menurut Abdul Haris, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat Badui merupakan isu lintas sektor yang memerlukan pendekatan kolaboratif, baik di tingkat pemerintah daerah maupun pusat.
Tantangan yang ada tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga harmonisasi antara sistem administrasi pemerintahan nasional dengan tata kelola adat yang telah hidup secara turun-temurun.
Kemenko PM akan mengkoordinasikan pembahasan lanjutan bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.
Hal ini bertujuan mendorong penyelarasan regulasi, penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap karakteristik masyarakat adat, serta percepatan penyelesaian isu wilayah adat dan pemberdayaan masyarakat.
Masyarakat Badui telah memperoleh pengakuan resmi oleh negara sebagai Masyarakat Hukum Adat yang mendiami wilayah Desa Kanekes melalui berbagai regulasi daerah.
Namun, implementasi kebijakan pembangunan, khususnya terkait pemanfaatan Dana Desa, masih menghadapi tantangan.
Hal ini disebabkan belum optimalnya harmonisasi antara mekanisme administrasi pemerintahan desa dengan tata kelola pemerintahan adat yang berlaku.
Update Terbaru
Dampak Kebijakan 70 Persen Manfaat Tambang Terhadap Saham Emiten
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Cetak Bukti Bayar Pajak STNK Online Pakai HVS A4 di Rumah
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Saham DGWG Segera Tebar Dividen Interim Setara 71,7 Persen Laba
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Tantangan Berat Bank Indonesia Menentukan Arah Suku Bunga Acuan
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Rekomendasi HP Samsung Tiga Kamera Belakang, Mulai Rp2 Jutaan
Rabu / 18-11-2026, 10:11 WIB
Fasilitas LNG Woodfibre di Kanada Terima Suntikan Dana US$ 140 Juta
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB






