Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tengah memfinalisasi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Papua. Langkah ini diambil untuk membahas isu eksploitasi hutan dan ruang hidup masyarakat adat secara menyeluruh.

Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menegaskan hal itu dalam sebuah diskusi kelompok terfokus di Jakarta pada Selasa (26/5).

>>> POGI Ungkap Bahaya Paparan BPA Terhadap Pubertas Dini Anak

Menurutnya, pembentukan pansus dipicu oleh banyaknya aspirasi dari kelompok masyarakat dan organisasi mahasiswa, seperti PMKRI, yang masuk ke DPD RI terkait persoalan sosial, lingkungan, serta pembangunan di Papua.

"Masalah Papua itu bukan masalah baru. Banyak organisasi dan kelompok masyarakat datang ke DPD menyampaikan berbagai persoalan.

Karena itu kami melihat ini momentum yang tepat untuk didukung dan dibicarakan secara lebih serius," kata Yorrys.

Langkah ini berlanjut setelah sidang paripurna DPD RI menyepakati urgensi pembentukan tim khusus tersebut. Tim ini akan mengawal arah pembangunan nasional di wilayah paling timur Indonesia.

"Di pembukaan masa sidang kemarin sudah diputuskan bahwa DPD akan membentuk Pansus Papua. Ini sedang diproses dan minggu depan diharapkan sudah disahkan.

Pansus ini akan membahas berbagai persoalan Papua secara lebih fokus dan menyeluruh," ujar Yorrys.

Selain pembentukan pansus, sorotan publik belakangan ini tertuju pada sebuah film dokumenter terkait kondisi lingkungan Papua. Film tersebut menuai polemik karena dianggap provokatif.

"Kalau ditonton secara keseluruhan, film itu menjelaskan soal pengrusakan hutan yang terjadi di Indonesia, bukan hanya di Papua.

Tetapi memang yang paling besar sekarang terjadi di Papua," kata Yorrys.

>>> Woori Bank Korea Suntik Dana Dukung Bisnis Bank Woori Saudara

Senator asal Papua tersebut juga menyatakan telah mengonfirmasi langsung kepada Menko Polkam. Ia menegaskan tidak ada larangan resmi terhadap pemutaran film itu di ruang publik.