"Kenapa harus dilarang? Ini era keterbukaan.

Saya juga sudah tanyakan langsung kepada Menko Polkam dan ditegaskan bahwa tidak ada larangan resmi terkait pemutaran film itu," tegas Yorrys.

Dampak nyata kerusakan lingkungan yang diangkat meliputi proyek strategis nasional (PSN) di Merauke, Papua Selatan. Areanya diperkirakan mencapai 2,5 juta hektare untuk komoditas padi dan tebu.

"Yang paling parah sekarang itu dengan PSN di Merauke. Pertanyaannya, kalau hutan dibuka untuk padi dan tebu, kayu-kayu hasil pembukaan lahannya ke mana?

Ini bukan lahan tandus. Ini hutan yang dibuka dan tentu merusak tatanan lingkungan serta ruang hidup masyarakat," ujar Yorrys.

Kritik juga diarahkan pada pola ganti rugi pembebasan lahan yang dinilai tidak adil bagi hak-hak masyarakat adat setempat.

"Penataan pola pembebasan lahan menurut saya keliru. Kenapa masyarakat tidak dijadikan mitra?

>>> KEK Industropolis Batang Bidik Investasi High Tech di Jepang

Jadi ada rasa memiliki. Bukan hanya dibayar selesai dengan harga yang tidak manusiawi," pungkas Yorrys.