Pakar UMY: Penghentian Sementara SPPG Momentum Perbaikan Tata Kelola MBG
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Muhammad Eko Atmojo menilai langkah Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa libur sekolah merupakan momentum strategis perbaikan tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebelumnya, BGN memutuskan untuk menghentikan operasional SPPG dan distribusi Program MBG pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026.
Kebijakan ini ditargetkan dapat mengefisiensikan anggaran hingga Rp3 triliun.
"Kebijakan ini menjadi kesempatan untuk melakukan koreksi dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG.
Jika terdapat SPPG yang tidak memenuhi standar, sebaiknya disuspensi atau dihentikan operasionalnya agar kesalahan yang sama tidak terulang," kata Eko di Yogyakarta, Jumat.
Evaluasi di Tengah Pelaksanaan Program
Menurut Eko, evaluasi di tengah pelaksanaan program adalah hal yang lazim dalam siklus kebijakan publik.
Masa libur sekolah dinilai waktu yang tepat bagi BGN untuk melakukan audit komprehensif, mulai dari standar operasional prosedur (SOP), kinerja pelaksana, hingga mekanisme pengawasan.
Langkah ini sangat krusial untuk memulihkan kepercayaan publik setelah munculnya berbagai problematika sejak awal program dijalankan.
Eko menekankan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kualitas tata kelola dan ketepatan sasaran.
Terkait sasaran penerima manfaat, Eko menyoroti pentingnya validitas data sebagai fondasi utama pengambilan kebijakan.
Ia menyarankan agar intervensi pemerintah lebih diprioritaskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, seperti peserta didik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah dengan tingkat ekonomi keluarga prasejahtera yang tinggi.
"Data merupakan fondasi utama.
Jika data disusun dengan baik, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan memiliki dasar yang kuat," katanya.
Eko berharap masa penghentian operasional sementara ini dapat dimanfaatkan oleh BGN untuk membangun formula tata kelola yang lebih efektif sebelum program tersebut kembali berjalan.
Evaluasi berkelanjutan disebutnya sebagai kunci agar Program MBG dapat memberikan dampak nyata bagi perbaikan gizi masyarakat secara transparan dan akuntabel.
Update Terbaru
Dampak Kebijakan 70 Persen Manfaat Tambang Terhadap Saham Emiten
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Cetak Bukti Bayar Pajak STNK Online Pakai HVS A4 di Rumah
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Saham DGWG Segera Tebar Dividen Interim Setara 71,7 Persen Laba
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Tantangan Berat Bank Indonesia Menentukan Arah Suku Bunga Acuan
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Rekomendasi HP Samsung Tiga Kamera Belakang, Mulai Rp2 Jutaan
Rabu / 18-11-2026, 10:11 WIB
Fasilitas LNG Woodfibre di Kanada Terima Suntikan Dana US$ 140 Juta
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB






