The Indonesian Institute (TII) menilai pergantian pemimpin Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi peluang untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh.

Peneliti Bidang Sosial TII Made Natasya Restu Dewi Pratiwi mengatakan di Jakarta, Jumat, bahwa perbaikan MBG perlu dimulai dari evaluasi tata kelola yang lebih menyeluruh.

in1

>>> iQOO Z11i Mulai Diperkenalkan, Bocoran Spesifikasi Bermunculan

Menurut temuan Kajian Kebijakan Tengah Tahun 'Policy Assessment' TII 2025, MBG masih memiliki beberapa aspek yang perlu diperbaiki.

Aspek tersebut meliputi belum meratanya kompetensi petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), lemahnya pengawasan keamanan pangan, keterbatasan transparansi data dan evaluasi program, serta minimnya pelibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pemantauan.

Natasya juga mengingatkan agar pelibatan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pendanaan MBG dilakukan secara hati-hati dan diatur secara transparan dan akuntabel.

Pemerintah perlu memastikan kerja sama dengan sektor swasta tidak menjadi pintu masuk distribusi makanan ultra-proses atau makanan kemasan tinggi gula, garam, dan lemak yang bertentangan dengan tujuan perbaikan gizi.

"Jangan sampai pelibatan CSR justru membuka ruang promosi silang produk yang tidak sejalan dengan tujuan MBG untuk membangun pola makan sehat pada anak," kata Natasya.

Senior Research and Policy Analyst Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Jimmy Daniel Berlianto menilai tata kelola MBG masih terlalu sentralistik.

Menurut dia, program akan lebih efektif jika memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah, sekolah, petani lokal, dan UMKM pangan dalam perencanaan dan pelaksanaan.

"MBG memiliki potensi untuk memperkuat ketahanan pangan lokal apabila rantai pasok pangan dibangun bersama petani dan pelaku usaha lokal.

>>> Aksi Bersih Stadion Fans Jepang Dinilai Standar Ganda oleh Wanita