Dinas Kesehatan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyatakan siap memfasilitasi sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih ditutup.

Kepala Dinkes Kota Mataram Emirald Isfihan mengatakan pihaknya terbuka membantu SPPG MBG yang membutuhkan bantuan, terutama terkait kepemilikan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).

in1

>>> Krom Bank Catat Pertumbuhan Dana Murah 161 Persen hingga Mei 2026

"Kami sangat terbuka, bahkan jika ada yang belum paham kami fasilitasi untuk edukasi dan pelatihan," ujarnya di Mataram, Jumat.

Pernyataan itu disampaikan menyikapi masih adanya delapan SPPG MBG di Kota Mataram yang belum bisa beroperasi setelah ditutup sementara bersama belasan SPPG lainnya.

Penutupan terjadi karena belum memenuhi persyaratan teknis, seperti SLHS dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Emirald mengaku belum mendapat laporan detail penyebab delapan SPPG itu belum beroperasi, selain masalah SLHS.

Sejauh ini, banyak SPPG yang dihentikan sementara sudah memproses SLHS. Dinkes siap membantu hingga mereka memenuhi standar.

>>> Kolombia Tekuk Uzbekistan 3-1, Diwarnai Insiden Suporter Terjatuh

"Saya kurang jelas apakah pengajuan SLHS SPPG tersebut yang baru atau yang kena penghentian sementara, sehingga masih ada yang belum beroperasi lagi," katanya.

Untuk mendukung program pemerintah dan memastikan kualitas makanan yang didistribusikan ke siswa, Dinkes siap memfasilitasi pelatihan sesuai daftar antrean.

"Kondisi tersebut murni karena keterbatasan supervisi yang kami miliki," ujar Emirald.

Sementara itu, Satgas MBG Kota Mataram Lalu Martawang mengatakan delapan SPPG yang ditutup sudah diminta Korwil MBG untuk melakukan konsultasi dan mengidentifikasi penyebabnya.

"Kami harus cari tahu delapan SPPG itu ditutup dalam konteks apa. Apakah karena faktor A, B, atau C," katanya.

>>> Bank Indonesia Naikkan BI Rate Jadi 5,75 Persen Demi Stabilitas Rupiah

Penyebab penutupan perlu dicari tahu secara jelas agar rekomendasi dari organisasi perangkat daerah terkait dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan persoalan ke depan.