Pemerintah Kaji Revisi Harga Patokan DMO Batubara untuk Kelistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mengkaji kemungkinan merevisi harga patokan batubara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) sektor kelistrikan.
Penyesuaian ini mempertimbangkan lonjakan biaya produksi yang ditanggung para penambang batubara saat ini.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa rasio pengupasan tanah (stripping ratio) untuk batubara kalori medium kini mencapai 8 hingga 12 persen.
"Cost produksinya sudah tinggi.
Jadi kita juga harus bijaksana agar pengusaha jangan dibeli dengan harga yang sangat murah," kata Bahlil pada Kamis (18/6/2026).
Harga patokan DMO batubara untuk sektor kelistrikan saat ini sebesar US$ 70 per ton, yang belum berubah sejak ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1395K/30/MEM/2018.
Pemerintah berupaya mencari titik tengah agar penyesuaian regulasi tidak memberatkan PT PLN (Persero).
"Lagi kita menghitung plus-minus agar PLN tidak dirugikan, pengusaha (batubara) juga tidak dirugikan," ujar Bahlil.
Sebagai perbandingan, batubara untuk industri semen dan pupuk saat ini dipatok sebesar US$ 90 per ton berdasarkan Kepmen ESDM No.206.
K/HK/02/MEM. B/2021.
Langkah peninjauan ulang ini dinilai wajar oleh pengamat menyusul naiknya seluruh biaya operasional, termasuk aspek lingkungan dan reklamasi pasca tambang.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar menambahkan, selisih antara harga pasar ekspor yang di atas US$ 140 per ton dengan harga DMO saat ini terlalu besar.
"Selisih yang terlalu lebar antara harga DMO dan harga pasar juga tidak bagus.
(Kenaikan harga patokan DMO) ini juga agar pelaku usaha semangat memasok kebutuhan domestik," kata Bisman pada Jumat (19/6/2026).
Pushep mengusulkan agar harga patokan DMO batubara kelistrikan dinaikkan ke kisaran US$ 80 hingga US$ 90 per ton guna memangkas disparitas harga pasar.
"DMO saat ini dengan US$ 70 per ton sudah cukup lama, padahal biaya produksi dan biaya lain-lain terus meningkat.
Jadi kalau ada revisi memang cukup urgen," tandas Bisman.
Update Terbaru
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB






