Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menyederhanakan proses perizinan produksi film dan konten. Langkah ini diharapkan meningkatkan jumlah produksi film di Jakarta sekaligus mempromosikan pariwisata dan memberikan dampak ekonomi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno optimistis Jakarta Film Commission dan layanan 'Filming in Jakarta' dapat menjadi solusi.

in1

>>> KKP Larang Peredaran 75 Jenis Ikan Berbahaya dan Invasif

Layanan ini berada di bawah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI serta BUMD PT Jakarta Tourisindo.

"Kami meluncurkan layanan one stop film service, yaitu 'Filming in Jakarta'. Kami mengundang para filmmaker, kreator, dan investor untuk membawa ide dan cerita mereka.

Silakan berkarya di Jakarta," kata Rano dalam Asia Pacific Video Operators Summit (APOS) 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis (18/6).

Dalam pemaparan bertajuk 'Unlocking Jakarta: City of Cinema, The New Incentives for Filmmakers and Creators', Rano menjelaskan visi Jakarta sebagai kota sinema.

Visi ini lahir dari tantangan perizinan yang rumit dan banyaknya pihak yang harus memberikan persetujuan.

>>> Penataan Aset Negara di GBK: Lapangan Golf Senayan Berpotensi Dialihfungsikan

Pemprov DKI memberikan diskon 50 persen untuk lokasi syuting di aset Pemprov dan BUMD.

Selain itu, ada insentif pengembalian 50 persen pajak tontonan atas penjualan tiket film nasional di bioskop.

"Dukungan ini agar rumah produksi dapat menginvestasikan kembali dananya untuk memproduksi film serta mengembangkan bisnisnya," ujar Rano.

Rano juga mengundang para pembuat film, kreator, operator video, dan investor untuk hadir dalam Jakarta Film Summit dan Jakarta Film Week pada 19-25 Oktober 2026.

>>> Ismael Kone Alami Patah Kaki Akibat Tekel Brutal di Piala Dunia 2026

"Kami mengundang Anda semua untuk berpartisipasi dalam perumusan insentif, memperluas jejaring, dan bersama-sama mengembangkan Jakarta sebagai kota sinema," ungkapnya.