Indonesia Kembali Duduki Komite Pelindungan Warisan Budaya UNESCO
Indonesia kembali dipercaya menjadi anggota Komite Pelindungan Warisan Budaya Takbenda Dunia UNESCO (Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) untuk periode 2026–2030.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengonfirmasi bahwa Indonesia meraih 113 suara dari negara anggota UNESCO.
Pemilihan ini menempatkan Indonesia bersama Jepang (117 suara), Filipina (106 suara), dan Kamboja (97 suara) di Group IV yang mewakili kawasan Asia-Pasifik.
“Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO periode 2026–2030 merupakan kehormatan sekaligus amanah besar,” ujar Fadli Zon dalam keterangan resmi, Jumat.
Ia menambahkan bahwa setelah 12 tahun sejak terakhir menjadi anggota komite pada 2010-2014, Indonesia kembali dipercaya komunitas internasional untuk berkontribusi dalam perlindungan warisan budaya takbenda dunia.
Menurutnya, keberhasilan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam, tetapi juga kapasitas untuk membangun tata kelola kebudayaan dunia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berpusat pada masyarakat.
Delapan Agenda Prioritas Indonesia
Sebagai anggota komite, Indonesia mendorong delapan agenda prioritas.
Pertama, pembentukan Center of Excellence UNESCO di Asia-Pasifik berupa Mega-Laboratory on Cultures, Early Human History, and Civilization untuk pengembangan metodologi pelindungan, preservasi digital, riset, inovasi kebijakan, dan penguatan kapasitas.
Kedua, integrasi platform kolaboratif yang menghubungkan akademisi, komunitas lokal, praktisi budaya, dan pembuat kebijakan dalam model pelindungan inklusif dan partisipatif.
Ketiga, inovasi digital termasuk inventaris digital, pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) untuk dokumentasi, dan tata kelola data yang etis.
Keempat, penguatan kerja sama global melalui pelatihan, program fellowship, misi bersama, dan pertukaran pengetahuan antarkawasan.
Kelima, perlindungan warisan budaya yang terancam, termasuk penguatan mekanisme Urgent Safeguarding List bagi tradisi yang berisiko punah. Keenam, peningkatan akses terhadap bantuan internasional yang lebih efektif dan responsif.
Ketujuh, pemberdayaan masyarakat sipil dan komunitas budaya melalui perluasan partisipasi organisasi non-pemerintah dalam pengambilan keputusan.
Terakhir, mempersiapkan warisan budaya untuk masa depan dengan mendorong kebijakan etika digital, kecerdasan artifisial, dan ketahanan budaya terhadap perubahan iklim.
Update Terbaru
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Dilema Suku Bunga BI Hadapi Tekanan Rupiah dan Proyeksi Berbeda Ekonom
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB






