Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan meningkat seiring proyeksi pergerakan harga minyak mentah global.

Meskipun ada kesepakatan damai sementara antara Amerika Serikat dan Iran yang sempat menekan harga, pengelolaan subsidi energi di Indonesia tetap memerlukan kehati-hatian ekstra.

in1

>>> Arab Saudi Bangun Danau Air Tawar Raksasa Rp 125 Triliun di Tengah Gurun

Praktisi industri minyak dan gas, Hadi Ismoyo, menyoroti selisih tajam antara asumsi dasar negara dan realitas pasar global.

Menurut proyeksi lembaga keuangan Wall Street, rata-rata harga minyak dunia diprediksi berada di kisaran US$80 per barel, melampaui patokan Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar US$70 per barel.

Total kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini mencapai 90 juta kiloliter (kl), dengan sekitar 60 persen atau 56 juta kl merupakan alokasi BBM bersubsidi.

Kenaikan realisasi ICP sebesar US$10 per barel dari asumsi awal diprediksi memicu pembengkakan beban tanggungan negara secara signifikan.

"Jika asumsi harga naik dari US$70/barel menjadi US$80/barel, yield 0,65, dan kurs Rp17.800/US$, maka tambahan subsidi oleh pemerintah adalah sekitar Rp1.800/liter," kata Hadi.

Berdasarkan kalkulasi tersebut, risiko lonjakan tambahan subsidi serta kompensasi energi BBM diperkirakan dapat menembus angka Rp100 triliun.

Situasi ini dinilai mengharuskan pemerintah segera mengevaluasi kebijakan energi dan memangkas program yang kurang memberikan dampak optimal.

"Satu-satunya jalan adalah meningkatkan pagu subsidi BBM dengan revisit APBN untuk optimalisasi APBN dengan delete program yang tidak prioritas dan digunakan untuk subsidi BBM," ujarnya.

Sebagai catatan, alokasi subsidi dan kompensasi energi pada APBN 2026 telah mencapai Rp381,3 triliun.