Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meresmikan dimulainya rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Bontonyeleng di Kabupaten Bulukumba.

Proyek ini diharapkan memperlancar distribusi air ke lahan pertanian seluas 1.200 hektare.

Rehabilitasi irigasi Bontonyeleng merupakan bagian dari Paket 1 Multi Years Project (MYP) yang mencakup Kabupaten Maros, Gowa, Bulukumba, dan Sinjai.

Total anggaran untuk paket ini mencapai sekitar Rp93 miliar.

Sebelumnya, Pemprov Sulsel juga telah memulai pembangunan Paket 4 MYP Irigasi di Kabupaten Luwu Utara serta Paket 2 MYP Irigasi di Kabupaten Bone, Soppeng, dan Wajo.

Anggaran Rp16,5 Miliar untuk Tiga Irigasi di Bulukumba

Khusus untuk Kabupaten Bulukumba, Pemerintah Provinsi mengalokasikan anggaran sekitar Rp16,5 miliar. Dana tersebut digunakan untuk merehabilitasi tiga daerah irigasi, yakni irigasi Bontonyeleng, irigasi Bettu, dan irigasi Bongki-Bongki.

Menurut Gubernur, selama ini terdapat sejumlah titik kebocoran pada saluran utama yang mengakibatkan distribusi air tidak optimal. Rehabilitasi ini diharapkan meningkatkan kapasitas layanan irigasi hingga sekitar 65 persen.

“Dengan rehabilitasi ini, distribusi air akan menjadi lebih efektif sehingga dapat menunjang produktivitas pertanian masyarakat.

Ini merupakan langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Andi Sudirman.

Gubernur juga mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan secara bertahap. Ia berharap masyarakat bersama-sama menjaga infrastruktur yang dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Kami berharap masyarakat bersabar selama proses pekerjaan berlangsung. Mari kita jaga dan manfaatkan infrastruktur ini dengan baik agar memberikan manfaat maksimal bagi sektor pertanian,” harapnya.

Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi menjadi salah satu prioritas Pemprov Sulsel. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian serta memperkuat fondasi sektor pertanian di daerah.

“Ini adalah bukti nyata kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya para petani. Infrastruktur yang baik akan menjadi penopang utama peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.