Blibli dan idEA Beri Tanggapan soal Kewajiban NIB dalam Permendag Terbaru
PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli) dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) memberikan tanggapan terkait aturan legalitas pelaku usaha dalam Permendag Nomor 19 Tahun 2026 tentang PMSE.
Regulasi tersebut mewajibkan platform menolak pedagang baru yang tidak memiliki minimal Nomor Induk Berusaha (NIB) sektor perdagangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) dan (5).
Kebijakan ini memperketat aturan sebelumnya, yaitu Permendag Nomor 31 Tahun 2023, yang dinilai belum mengatur mekanisme penegakan hukum dan konsekuensi operasional secara rinci.
Tanggapan Blibli
Head of Public Relations Blibli Nazrya Octora menyampaikan bahwa sosialisasi dan edukasi mengenai pemenuhan syarat usaha menjadi faktor krusial untuk mendukung adaptasi para pelaku usaha digital.
"Koordinasi lintas sektor juga menjadi penting untuk memastikan harmonisasi dengan regulasi sektoral yang telah berlaku serta sinkronisasi kewajiban dalam ekosistem digital yang semakin terintegrasi," kata Nazrya Octora pada Kamis (18/6/2026).
Manajemen Blibli menilai penyelarasan tersebut diperlukan agar implementasi aturan berjalan efektif sesuai karakteristik setiap model bisnis, sekaligus melindungi konsumen dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.
"Sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menjaga standar layanan yang tepercaya, kami memandang kejelasan regulasi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, mendorong standar layanan yang lebih baik, serta menciptakan level playing field yang setara bagi pelaku usaha digital," ungkap Nazrya.
Perusahaan berharap penerapan regulasi dilakukan proporsional dengan mempertimbangkan skala usaha termasuk UMKM agar tidak menghambat inovasi.
Pandangan idEA
Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan menilai arah kebijakan pemerintah sudah positif untuk perlindungan hukum, namun tantangan terbesar ada pada detail teknis implementasi seperti insentif promosi UMKM dan tata kelola kecerdasan buatan.
"Perlindungan konsumen tentu penting," kata Budi Primawan pada Minggu (7/6/2026).
Menurut pihak idEA, tantangan perdagangan digital turut melibatkan oknum pembeli sehingga ekosistem yang akuntabel harus dijaga agar tidak membebani pelaku usaha yang patuh.
Kemudahan proses dan masa transisi menjadi penentu keberhasilan penerapan NIB ini.
"Mudah-mudahan dukungan pemerintah dalam bentuk sosialisasi, pendampingan, dan penyederhanaan proses dapat membantu pelaku usaha memenuhi ketentuan tersebut, sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai program pemerintah, pembiayaan, dan pengembangan usaha," kata Budi Primawan.
Update Terbaru
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Bahaya Nokturia: Saat Sering Kencing Malam Mengancam Kesehatan
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB
Profil Tiga Elite Gerindra yang Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Tujuan Program Pax Silica AS untuk Rantai Pasok Teknologi ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Langkah Mudah Memindahkan Nomor eSIM Saat Ganti Ponsel Pintar
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Teknologi Bezel Super Tipis Samsung Siap Lampaui Rencana Edisi iPhone
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Panduan slow travel di Labuan Bajo demi liburan akhir tahun berkualitas
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Cara Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit Secara Efektif
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Strategi BRIN libatkan mahasiswa telusuri naskah kuno Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB






