Kreator Konten Wajib Miliki NIB Mulai 17 Juni 2026
Pemerintah resmi memasukkan profesi kreator konten ke dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.
Langkah ini mewajibkan para pelaku industri kreatif digital untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Aturan ini merujuk pada regulasi yang disahkan Badan Pusat Statistik pada 17 Desember 2025. Tenggat waktu kepemilikan NIB paling lambat enam bulan sejak disahkan, yaitu 17 Juni 2026.
Kreator konten yang memanfaatkan akun digital sebagai tempat usaha wajib mendaftarkan izin melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Pelaku usaha yang melanggar batas waktu dapat dijatuhi sanksi administratif.
Klasifikasi KBLI untuk Kreator Konten
Regulasi baru ini membagi aktivitas kreator konten ke dalam beberapa kode klasifikasi spesifik. Kode-kode ini disesuaikan dengan jenis pendapatan dan kegiatan usaha mereka.
Kode 59112 – Aktivitas Produksi Video memayungi proses pembuatan rekaman video untuk platform digital seperti YouTube, Instagram Reels, dan TikTok.
Klasifikasi ini menyasar YouTuber, vlogger, dan podcaster video.
Kode 73100 – Periklanan mencakup jasa periklanan mulai dari perencanaan hingga pemasangan iklan. Kode ini menjadi payung hukum bagi influencer, TikToker, dan selebgram yang menerima penghasilan dari unggahan bersponsor.
Kode 74909 – Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL berfungsi sebagai wadah kegiatan profesional lain.
Klasifikasi ini tepat bagi kreator konten yang mendirikan agensi manajemen talenta atau pemasaran influencer.
Sanksi Administratif bagi Pelanggar
Pelaku usaha digital yang tidak mengurus NIB hingga tenggat waktu akan menghadapi konsekuensi hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 364 ayat (1) Permeninves/BKPM 5/2025.
Jenis sanksi meliputi peringatan bertahap, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pengenaan denda administratif.
Selain itu, ada sanksi daya paksa polisional serta pencabutan lisensi, sertifikasi, atau izin usaha termasuk pembekuan NIB.
Penegakan hukum dijalankan secara otomatis melalui sistem OSS oleh lembaga berwenang. Pemerintah menerapkan sanksi dengan mempertimbangkan asas proporsionalitas dan keadilan bagi keberlangsungan usaha.
Update Terbaru
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB






