Selain memangkas waktu, biaya administrasi yang sebelumnya mencapai Rp 150.000 per orang kini ditekan hingga hampir gratis.

Sejauh ini, tercatat hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk mendaftar maupun mengajukan sanggahan.

Pemerintah berharap sebagian besar wilayah sudah terintegrasi menjelang akhir tahun.

"Dan nanti pada Oktober-November presiden launching secara nasional 541 kabupaten.

Kami harap itu semua sudah bisa, mungkin 80-90% sambil jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi," kata Luhut lagi.

Penerapan akurasi data dalam sistem ini diproyeksikan mampu membuka potensi efisiensi anggaran belanja negara sebesar Rp 170 triliun hingga Rp 260 triliun dalam jangka panjang.

Angka strategis tersebut setara dengan US$ 10 miliar hingga US$ 15 miliar.

Realisasi penghematan anggaran tersebut masih sangat bergantung pada kualitas data dan keberhasilan perluasan sistem di lapangan.

Setiap perubahan data yang terjadi dalam sistem juga diwajibkan memiliki rekam jejak audit yang transparan.

Pengembangan perlinsos digital ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga di bawah Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP).

>>> Portugal Ditahan Imbang RD Kongo di Laga Perdana Piala Dunia 2026

Instansi yang terlibat di antaranya Kementerian PANRB, Kementerian Komdigi, Kementerian Bappenas, Mendagri, Mensos, hingga lembaga penasihat khusus presiden.