Pemerintah disarankan untuk segera menyalurkan stimulus ekonomi berupa Bantuan Subsidi Upah atau BSU. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah yang mulai tertekan.

Tekanan terhadap ekonomi warga terjadi menyusul kebijakan penyesuaian tarif BBM nonsubsidi. Lonjakan harga BBM nonsubsidi kini mulai dirasakan dampaknya secara luas dan memicu kekhawatiran terhadap stabilitas konsumsi domestik.

Intervensi pemerintah melalui bantuan langsung kepada para pekerja dianggap sebagai solusi jangka pendek yang mendesak.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat, menyatakan bahwa dampak kenaikan BBM nonsubsidi memiliki cakupan yang sangat luas.

Menurut Mirah, efek domino dari kebijakan ini tidak hanya menyasar pengguna langsung. Konsumen komoditas seperti Pertamax bukan satu-satunya pihak yang menanggung beban tambahan.

Dampak pergeseran harga diprediksi menimbulkan efek berantai signifikan bagi seluruh lapisan pekerja. Ketika harga BBM nonsubsidi naik, biaya sektor transportasi langsung ikut melonjak.

Tidak hanya transportasi, biaya distribusi barang juga berpotensi naik. Situasi diperparah dengan pembengkakan pengeluaran operasional perusahaan.

Rangkaian kenaikan biaya produksi dan distribusi pada akhirnya bermuara pada konsumen akhir. Kondisi ini berpotensi mendorong lonjakan harga berbagai barang kebutuhan pokok di pasar domestik.

Jika harga kebutuhan pokok terus naik, beban biaya hidup masyarakat akan semakin membubung tinggi. Hal ini mendasari usulan penyaluran kembali program BSU bagi pekerja.

Melalui BSU, kelompok pekerja diharapkan memiliki bantalan ekonomi yang cukup kuat. Stimulus finansial ini dirancang untuk menahan laju penurunan daya beli di tingkat rumah tangga kelas menengah.

Perlindungan terhadap stabilitas ekonomi kelas menengah menjadi kunci agar roda perekonomian nasional tetap berputar.

Penyaluran subsidi upah diharapkan mampu memitigasi risiko pembengkakan biaya operasional yang berdampak langsung pada pekerja.