APJIPMI Laporkan Dua Merek Termitisida ke KPPU atas Dugaan Monopoli
Asosiasi Perusahaan Jasa Industri Pest Management Indonesia (APJIPMI) melaporkan dua merek dagang produk termitisida, Cislin 25 EC dan Premise 200 SL, kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta pada Rabu (17/6/2026).
Laporan tersebut diajukan atas dugaan praktik monopoli, penyalahgunaan posisi dominan, exclusionary conduct, tuntutan ganti kerugian, serta ketidaksesuaian nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Asosiasi menemukan banyak produk pengendali rayap di lingkungan pemerintah dan BUMN di seluruh Indonesia yang memiliki nilai TKDN tidak sesuai, khususnya pada kedua merek yang saat ini menguasai pasar termitisida nasional.
Ketua Umum APJIPMI, Boyke Arie Pahlevi, menjelaskan bahwa identitas, formulasi, serta logo yang tertera pada kemasan dan brosur produk tersebut sepenuhnya tidak cocok dengan dokumen sertifikasi resmi.
"Jelas ini merupakan produk yang menyesatkan karena pada perizinan, MSDS, brosur dan kemasan tertera identitas, logo, tulisan serta formulasi yang seratus persen tidak sesuai dengan yang disebutkan di dalam sertifikat TKDN, secara hukum sangat merugikan," kata Boyke.
Praktik yang berlangsung sejak 28 Desember 2023 hingga sekarang ini diperkirakan berdampak pada proyek anti rayap dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah.
Ketidaksesuaian ini menimbulkan kerugian materi bagi pihak pemberi kerja sekaligus para operator pengendali hama.
Boyke menambahkan, banyak operator telah mengeluarkan biaya pra operasional dalam tender pengadaan anti rayap, namun dikalahkan dengan alasan produk yang diusung tidak ber TKDN, sementara produk Cislin dan Premise TKDN-nya tidak sesuai.
Pihak asosiasi telah melayangkan somasi dan tuntutan ganti rugi, namun pemegang merek pendaftaran atau produsen produk terkait sama sekali belum memberikan tanggapan formal.
"Melihat persoalan ini, APJIPMI meminta KPPU untuk segera menaikkan status penyidikan, utamanya terkait produk dengan TKDN yang tidak sesuai, serta dugaan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat," tutur Boyke.
Dampak kerugian akibat ketidaksesuaian regulasi ini juga dirasakan langsung oleh pelaku usaha di sektor pengendali hama yang berusaha mematuhi aturan legalitas.
"Kami harapkan pengawasan dan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang dapat dilakukan lebih baik lagi agar ekosistem industri di sektor pest control lebih kondusif, demi menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat," ucap Mansi Putra Pratama, perwakilan Vetra Pest Control.
Update Terbaru
Sinopsis Black and Blue di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global Layar 3000 Nits
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB






