ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) secara resmi menerbitkan Buletin Fiskal Triwulanan ASEAN+3 yang pertama. Publikasi ini merupakan pembaruan berkala dari Laporan Kebijakan Fiskal ASEAN+3 (AFPR).

Hasil pemantauan menunjukkan ketahanan posisi fiskal di kawasan ASEAN+3 secara umum tetap terjaga pada kuartal pertama tahun 2026.

>>> Daihatsu Gelar Kumpul Sahabat 2026 di Lima Kota Besar Indonesia

Kondisi stabil ini berhasil dipertahankan meskipun terdapat tekanan pengeluaran baru dan pengetatan pembiayaan akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Pertumbuhan pendapatan yang positif sepanjang tahun berhasil dicatat oleh mayoritas negara di kawasan tersebut. Hal ini didorong oleh kuatnya penerimaan pajak berbasis konsumsi serta pendapatan lainnya.

Namun, tren penurunan pendapatan terkait sumber daya dialami oleh negara-negara eksportir minyak. Kondisi ini mengindikasikan keuntungan dari kenaikan harga komoditas belum terealisasi secara penuh.

Di sisi lain, lonjakan imbal hasil obligasi pemerintah regional dengan tenor 10 tahun mulai terjadi pasca pecahnya konflik pada Februari 2026.

Perkembangan tersebut turut memicu peningkatan tekanan pengeluaran, terutama bagi negara yang menerapkan kebijakan subsidi bahan bakar dalam skala luas.

Tanda-Tanda Tekanan Mulai Muncul

Wakil Direktur AMRO Abdurohman (Pengawasan Fungsional dan Penelitian) menyatakan keuangan publik ASEAN+3 tetap tangguh pada kuartal pertama.

Namun, tanda-tanda awal tekanan mulai muncul.

Ia menjelaskan biaya energi dan subsidi yang lebih tinggi, bersama dengan biaya fiskal dari langkah-langkah kebijakan baru, diperkirakan akan membebani posisi fiskal.

Pada saat yang sama, kondisi pembiayaan yang lebih ketat meningkatkan risiko penurunan prospek fiskal.

Dampak fiskal diperkirakan akan menjadi lebih jelas pada hasil fiskal kuartal kedua, tambah Abdurohman.

Pemerintah di negara-negara ASEAN+3 menjadikan instrumen fiskal sebagai pilar utama dalam merespons dampak konflik.