Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah sering dipandang sebagai bantuan sosial semata. Namun, di balik perbaikan fisik, program ini memiliki dampak ekonomi yang luas.

Mulai dari pembelian bahan bangunan di toko lokal hingga upah tukang, setiap rumah yang diperbaiki menggerakkan roda ekonomi di tingkat akar rumput.

>>> Nasaruddin Umar Dinilai Layak Masuk Bursa Calon Ketua Umum PBNU

Efek berganda ini membuat satu rupiah belanja pemerintah mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih besar.

Rumah Layak, Produktivitas Meningkat

Bagi keluarga berpenghasilan rendah, rumah bukan sekadar tempat tinggal. Rumah juga berfungsi sebagai tempat usaha dan aset utama keluarga.

Ketika rumah menjadi layak huni, produktivitas keluarga meningkat. Anak-anak memiliki lingkungan belajar yang lebih baik, dan orang tua dapat bekerja tanpa kekhawatiran.

Penelitian UN-Habitat (2023) menunjukkan kualitas hunian erat kaitannya dengan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas ekonomi.

Target 400.000 Unit pada 2026

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan BSPS untuk 400.000 rumah tidak layak huni pada 2026. Hingga awal Juni, progres fisik mencapai 13,51 persen.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur menyatakan verifikasi penerima terus berjalan, dan target penyelesaian seluruh pekerjaan fisik pada Oktober 2026.

>>> IFG Life Bayar Klaim Asuransi Kredit Rp394,2 Juta di Sulawesi Selatan

Program ini menjadi bagian dari Program Tiga Juta Rumah. Pendekatan swadaya memungkinkan pemerintah menjangkau lebih banyak masyarakat dengan biaya efisien.

Sinergi dengan PNM untuk Pemberdayaan Ekonomi

Keberhasilan BSPS tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang diperbaiki. Pemerintah ingin memastikan penerima manfaat juga memiliki akses permodalan usaha.

Kementerian PKP berkolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk memberikan pembiayaan dan pendampingan usaha. Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya kombinasi rumah layak dan akses modal.