Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Industri Pest Management Indonesia (APJIPMI) Boyke Arie Pahlevi menegaskan bahwa penanganan malaria saat ini memerlukan paradigma baru.

Pendekatan tidak lagi hanya mengandalkan medis, tetapi juga modifikasi lingkungan, surveilans vektor penyakit, dan kolaborasi lintas sektor.

>>> Adopsi AI Perusahaan Indonesia Tinggi Namun Mayoritas Belum Siap

Boyke menyebutkan urgensi melibatkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Ekonomi Kreatif (Ekraf), serta inovasi digital sebagai ujung tombak pengendalian vektor di lapangan, terutama di daerah endemik tinggi seperti Papua.

Peran UMKM dan Ekraf dalam Pengendalian Vektor

Menurut Boyke, pengendalian vektor dapat dilakukan melalui pendekatan sains dan modifikasi lingkungan terbaru.

Peran UMKM di lapangan mencakup budidaya tanaman yang mengandung pestisida dan ikan kepala timah.

Sementara dari sektor ekraf, inovasi lokal berupa produk aroma terapi anti nyamuk turut berkontribusi.

Digitalisasi juga berperan penting dalam transformasi data secara real time agar penanganan lebih cepat, efektif, dan efisien.

Lonjakan Kasus dan Anggaran Pemerintah

APJIPMI mencatat bahwa sejak era kolonial awal 1900-an, malaria sangat masif dan menjadi wabah tahunan di berbagai wilayah.

Tren kasus malaria di Indonesia melonjak tajam dengan total 706.297 kasus pada tahun terakhir.

Lebih dari 90% kasus terkonsentrasi di Pulau Papua.

Anggaran pemerintah untuk penanganan malaria tahun 2025 mencapai Rp530 miliar, termasuk pengadaan kelambu.

APJIPMI mendorong agar penyaluran anggaran tepat sasaran dan mengusulkan outsourcing pengendalian vektor malaria.

Boyke menjelaskan paradigma baru pengendalian vektor menggunakan pendekatan Larva Source Management.

>>> PT Tower Bersama Infrastructure Siapkan Capex Rp4 Triliun untuk Ekspansi 2026

Pendekatan ini mencakup surveilans vektor dan modifikasi lingkungan secara terus menerus untuk memetakan daerah reseptif, memahami dinamika penularan, serta merancang tindakan pengendalian yang tepat.