Wamendagri Kawal Usulan Pembangunan KPP 4 DOB Papua Masuk PSN
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyatakan bahwa pemerintah pusat berkomitmen mengawal usulan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua agar masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ribka berharap langkah tersebut dapat memperkuat dukungan pendanaan dari APBN, mengingat kapasitas fiskal pemerintah daerah di provinsi baru masih sangat terbatas.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Forkopimda Provinsi Papua Selatan di Kantor Gubernur Papua Selatan, Kabupaten Merauke, Rabu (15/7).
"Kami juga sedang perjuangkan dengan Pak Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI karena kekuatan fiskal APBD untuk seluruh provinsi saat ini memang lemah, termasuk Provinsi Papua Selatan," ujar Ribka.
Ia menjelaskan, usulan tersebut kini telah mendapat perhatian dari Kementerian PPN/Bappenas dan terus dikawal proses pembahasannya.
Menurutnya, dukungan tersebut penting agar pembangunan infrastruktur pemerintahan di DOB dapat berlangsung berkelanjutan tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD.
Di tengah keterbatasan fiskal, Ribka mendorong ASN di daerah untuk lebih proaktif membangun komunikasi dengan kementerian dan lembaga di pusat guna mempercepat penyelesaian kebutuhan pembangunan.
Ia menegaskan bahwa Kemendagri siap memberikan pendampingan dan memfasilitasi koordinasi tersebut kapan pun diperlukan.
"Kementerian Dalam Negeri itu orang tuanya pemerintah daerah, jadi kalau ada kesulitan koordinasi, silakan hubungi, Kementerian Dalam Negeri siap fasilitasi 24 jam," ucapnya.
Ribka juga mengingatkan pentingnya pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) secara optimal agar tidak menimbulkan SILPA yang dapat berdampak pada pengurangan alokasi anggaran di masa mendatang.
"Kalau dari otonomi khusus ada SILPA, kemudian dapat punish lagi, ada pemotongan lagi, kan susah juga, Pak Gubernur tidak bisa bergerak untuk bantu masyarakat.
Tolong perhatikan waktu," ujar Ribka.
Pada kesempatan yang sama, Ribka mengapresiasi keberhasilan Pemprov Papua Selatan yang mempercepat penataan pemerintahan sejak pembentukan daerah, termasuk pembangunan fisik Kantor Gubernur, Kantor DPR Papua Selatan, dan rumah susun ASN yang telah selesai pada Desember 2025.
Update Terbaru
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Bahaya Nokturia: Saat Sering Kencing Malam Mengancam Kesehatan
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB
Profil Tiga Elite Gerindra yang Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Tujuan Program Pax Silica AS untuk Rantai Pasok Teknologi ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Langkah Mudah Memindahkan Nomor eSIM Saat Ganti Ponsel Pintar
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Teknologi Bezel Super Tipis Samsung Siap Lampaui Rencana Edisi iPhone
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Panduan slow travel di Labuan Bajo demi liburan akhir tahun berkualitas
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Cara Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit Secara Efektif
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB






