Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyatakan bahwa pemerintah pusat berkomitmen mengawal usulan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua agar masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ribka berharap langkah tersebut dapat memperkuat dukungan pendanaan dari APBN, mengingat kapasitas fiskal pemerintah daerah di provinsi baru masih sangat terbatas.

>>> FIFA Langgar Hukum jika Gelar Acara di Jeda Final Piala Dunia 2026

Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Forkopimda Provinsi Papua Selatan di Kantor Gubernur Papua Selatan, Kabupaten Merauke, Rabu (15/7).

"Kami juga sedang perjuangkan dengan Pak Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI karena kekuatan fiskal APBD untuk seluruh provinsi saat ini memang lemah, termasuk Provinsi Papua Selatan," ujar Ribka.

Ia menjelaskan, usulan tersebut kini telah mendapat perhatian dari Kementerian PPN/Bappenas dan terus dikawal proses pembahasannya.

Menurutnya, dukungan tersebut penting agar pembangunan infrastruktur pemerintahan di DOB dapat berlangsung berkelanjutan tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD.

Di tengah keterbatasan fiskal, Ribka mendorong ASN di daerah untuk lebih proaktif membangun komunikasi dengan kementerian dan lembaga di pusat guna mempercepat penyelesaian kebutuhan pembangunan.

>>> Purbaya Disemprot DPR Gegara Pindahkan Dana SAL ke Bank Himbara

Ia menegaskan bahwa Kemendagri siap memberikan pendampingan dan memfasilitasi koordinasi tersebut kapan pun diperlukan.

"Kementerian Dalam Negeri itu orang tuanya pemerintah daerah, jadi kalau ada kesulitan koordinasi, silakan hubungi, Kementerian Dalam Negeri siap fasilitasi 24 jam," ucapnya.

Ribka juga mengingatkan pentingnya pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) secara optimal agar tidak menimbulkan SILPA yang dapat berdampak pada pengurangan alokasi anggaran di masa mendatang.

"Kalau dari otonomi khusus ada SILPA, kemudian dapat punish lagi, ada pemotongan lagi, kan susah juga, Pak Gubernur tidak bisa bergerak untuk bantu masyarakat.

Tolong perhatikan waktu," ujar Ribka.

>>> Calon Pembeli Rumah Jennifer Lopez Batal, Transaksi Gagal

Pada kesempatan yang sama, Ribka mengapresiasi keberhasilan Pemprov Papua Selatan yang mempercepat penataan pemerintahan sejak pembentukan daerah, termasuk pembangunan fisik Kantor Gubernur, Kantor DPR Papua Selatan, dan rumah susun ASN yang telah selesai pada Desember 2025.